Ratusan Korban Mafia Tanah Kas Desa Ajukan Gugatan Class Action 

  • Whatsapp

Ahli Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D (Foto: FH-UII)

JOGJA (DIY), media3.id- Sejumlah 180 korban penyalahgunaan tanah kas desa untuk hunian eksklusif berencana ajukan gugatan class action.

Read More

 

Diketahui, 180 orang korban yang membeli hunian di Jogja Eco Wisata Pakem, Sleman, saat ini tengah mengajukan bantuan hukum kepada Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Proklamasi (Unprok) 45 Jogja.

 

“Para korban mengalami kerugian berkisar Rp.200 juta-Rp.3,2 miliar,” kata Ana Riana, Pelaksana Lapangan LKBH Unprok 45 Jogja.

 

Rian mengaku telah memetakan hunian korban tersebar dalam 25 lokasi. Sebagian hunian tersebut berada di Maguwoharjo, Condongcatur, Caturtunggal dan Pakem.

 

Terpisah, Ahli Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Mukmin Zakie menyebutkan, pemanfaatan tanah kas desa (TKD) harus memperoleh izin dari Kesultanan Jogja.

 

“Tanah di Jogja, selain tanah hak milik, itu mengajukan izin (serat kekancingan) untuk menghuni disitu. Dalam memanfaatkan tanah tersebut juga harus sesuai dengan Pergub No.34/2017. Sehingga terhadap adanya pemanfaatan tanah tersebut tidak sesuai dengan aturan, maka dapat diajukan gugatan terhadap pengembang,” terang Mukmin, Selasa (23/5/2023).

 

Satpol PP DIY menyebut ada 90 tanah kas desa (TKD) di DIY, tepatnya di Kelurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman yang telah disalahgunakan dengan dibangun tanpa izin.

 

Laporan terbaru diketahui ada sekitar 180 orang yang menjadi korban mafia tanah di bawah kendali Robinson Saalino dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DIY.

Salah satu lokasi tanah kas desa yang disalahgunakan peruntukannya, di Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok, Sleman, DIY, dan telah disegel oleh Satpol PP DIY. (Foto: Rudi)

Tanah kas desa itu sendiri merupakan bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kegunaan tersebut antara sebagai lahan pertanian atau non-pertanian (seperti toko, obyek wisata, dan restoran), sewa, bangun guna-serah atau bangun serah-guna, serta kerjasama penggunaan dimana pembangunannya harus sesuai dengan rencana tata ruang sesuai dengan Pasal 15 dalam Pergub DIY.

 

Tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Pergub DIY No 34/2017, tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum.

 

Dalam pemanfaatan TKD oleh pemerintah desa, sebelumnya harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten yang diberikan dalam bentuk Serat Kekancingan sebagai Hak Anggaduh.

 

Pasal 1 ayat 2 dan 3 Pergub DIY No 34/2017 menyebutkan, Serat Kekancingan ialah surat keputusan tentang pemberian hak atas tanah dari Kasultanan atau Kadipaten kepada Pemerintah Desa, masyarakat, dan/atau institusi yang diberikan dalam jangka waktu tertentu [maksimal 20 tahun] dan dapat diperpanjang maupun diperbarui [evaluasi setiap 4 tahun sekali].

 

Sedangkan Hak Anggaduh adalah hak adat untuk memakai, mengelola dan memungut atau mengambil hasil dari tanah Kasultanan atau Kadipaten dan hak tersebut diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten.

 

•(Shaleh Rudianto)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *