Suasana saat Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen ditinjau oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Januari 2023 silam. (Foto: Farhan)
KEBUMEN (Jawa Tengah), media3.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi meresmikan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) yang berlokasi di Desa Plesung, Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (09/03/2023) siang.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah,” ucap Presiden.
Tambak udang seluas 60 hektare ini diproyeksikan dapat menghasilkan 40 ton udang per hektarenya.
“Satu hektarenya kurang lebih kita harapkan di atas 40 ton dan kawasan budi daya udang ini menghabiskan anggaran Rp175 miliar,” lanjut Presiden.
Presiden pun mendorong agar manajemen pertambakan modern yang diterapkan di tambak budidaya udang ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya di tanah air.
“Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi budidaya udang vaname yang memerlukan kebersihan air, yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail. Kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita semua,” pungkas Presiden dalam pidato sambutannya.
Tampak hadir mendampingi Presiden dalam peresmian ini, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Paginya, setiba di Bandara YIA Kulonprogo, DIY, jam 08.00 wib, Presiden Joko Widodo menyaksikan panen raya padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal.
Dikatakan Presiden, saat ini pemerintah tengah menghitung harga pokok pemerintah (HPP) gabah dan beras menyusul turunnya harga gabah kering panen (GKP) seiring dengan panen raya yang dilakukan di sejumlah wilayah di tanah air.
“Ini di banyak provinsi kan baru panen raya. Dan, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP (gabah kering panen)-nya jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan Nasional, harga GKP-nya ini harusnya berapa,” kata Presiden.
Presiden menyampaikan, dalam menetapkan harga tersebut pemerintah memperhatikan biaya setiap komponen produksi, mulai dari sewa lahan, pupuk, dan lainnya.
“Kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya, sudah ketemu,” ujarnya.
Dengan perhitungan tersebut, Presiden mengharapkan harga di tingkat petani, pedagang, hingga konsumen dapat berada pada posisi yang wajar.
Terkait ketersediaan pupuk yang sering dikeluhkan para petani, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mendorong produksi pupuk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton, pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton, ada tambahan,” ujarnya.
Presiden juga mengakui adanya kendala dalam rantai pasok pupuk secara global yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina.
“Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan. Tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina,” tandas Presiden.
• (Shaleh Rudianto )
