Pemberhentian Kaur Keuangan Diduga Cacat Hukum, Kades Kuta Tengah Bakal Digugat Ke PTUN Medan

  • Whatsapp

 

Tanah Karo, media3.id ] Tanpa alasan jelas Josua Ginting yang baru setahun ini menjabat sebagai Kades Kuta Tengah, Kecamatan Simpang empat, Kabupaten Karo, baru baru ini melayangkan surat memberhentikan seorang perangkat desa nya yang selama ini menjabat sebagai Kaur Keuangan a.n Syahbana Tarigan (38).

Read More

 

Pemecatan sepihak tersebut dilakukan Kades Kuta Tengah diduga dilakukan tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku alias cacat secara hukum dan administrasi.

 

Baru setahun menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Tengah Josua Ginting terkesan menerapkan system nepotisme dalam pengisian jabatan perangkat desa di wilayah pemerintahannya.

 

Kades kuta tengah ini juga dalam menjalankan roda pemerintahan selama dibawah kepemimpinannya juga terkesan otoriter.

 

Hal itu duketahui berdasarkan pengakuan seorang mantan perangkat desa yang sebelumnya menjabat sebagai Kaur Keuangan di Desa Kuta Tengah a.n Syahbana Tarigan (38) Warga asal Desa Kuta Tengah.

 

Kepada awak media ini dirinya menyampaikan keluh kesahnya atas tindakan pemecatan dirinya oleh kepala desa kuta tengah tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai mekanisme serta terkesan telah terjadi kesepakatan jahat antara kades dan pihak pemerintah kecamatan simpang empat.

 

“Saya merasa sudah di zolimi oleh kades kuta tengah, tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui mekanisme sesuai peraturan yang berlaku, se enaknya saja memberhentikan jabatan saya sebagai Kaur Keuangan dan menempatkan serta mengangkat orang orang terdekatnya tanpa melalui tahapan penjaringan atau tahap verifikasi seperti semestinya,” ujar syahbana , pada hari Rabu, (25/1/2023) sore di salah satu warkop dikota kabanjahe.

 

“Kejanggalan yang dilakukan kades kuta tengah prihal pemecatan saya selaku kaur keuangan tidak didasari dengan surat pringatan (SP1) dari awal,” ucapnya

 

“Pada tanggal 18 Agustus 2022 saya (kaur keuangan) menerima surat peringatan SP2 dari Kepala Desa kuta tengah dan pada tanggal 21 Oktober 2022 kepdes kembali menerbitkan surat peringatan (SP3) tanpa menjelaskan dimana letak kesalahan atau kelalaian saya dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi saya selaku kaur keuangan,” kata Syahbana

 

Lanjutnya lagi, “dengan adanya surat peringatan (SP2 dan SP3) tersebut, saya melayangkan surat konfirmasi menanyakan kejelasan terkait keputusan yang dibuat sepihak oleh Kepala desa kuta tengah dan kepada Camat Simpang empat,

 

Atas dasar itu pada tanggal 7 November 2022 Camat simpang empat Asbel Karo Sekali mengirim surat panggilan kepada kami perangkat desa kuta tengah yaitu Sekdes, Kaur Keuangan (saya sendiri) dan Kasi Pelayanan. Dengan nomor surat 412/835/SE/2022 prihal undangan klarifikasi untuk hadir di kantor camat pada tanggal 8 November 2022,

 

Saat itu melalui Kasi PMD Kecamatan Simpang Empat mengatakan kepada saya (kaur keuangan), Sekdes dan Seksi Pelayanan agar menandatangani daftar hadir dan masing masing kami disuruh membuat surat perjanjian bahwa dalam masa sebulan terhitung mulai sejak 8 november 2022 kinerja kami di evaluasi oleh pihak kecamatan, seraya diarahkan untuk membuat daftar hadir dan foto selfy di kantor desa setiap hari kerja,

Sejak itu kami datang ke kantor desa setiap harinya berharap mendapatkan arahan dari Kades, sambil mandatangani daftar hadir,

 

Namun anehnya lagi, setiap kami hadir menandatangani daftar hadir , malah kades kami yang gak pernah ke kantor dan tidak pernah ada tanda tangan Kades pada absensi daftar hadir tersebut,

 

Sementara kantor desa tampak sering tutup saat kami datang dan kunci kantor desa hanya dipegang oleh kades dan anak kandungnya selaku Kaur Perancanaan, terangnya lagi,

 

Sehingga selama tahap evaluasi yang telah disepakati bersama di kantor camat sejak itu juga saya tidak pernah bertemu dengan Kades Kuta Tengah. Namun dengan se enaknya saja kades memberhentikan saya tanpa sebab musabab yang jelas, terang Syahbana

 

Lanjutnya lagi, yang gak habis pikir lagi, terkait surat pemberhentian yang saya terima bahwa pada isi surat tersebut tampak di stempel dan ditanda tangani Kades Kuta Tengah Josua Ginting, anehnya tanpa mencantumkan tanggal , bulan dan tahun. Ungkapnya

 

Untuk mendapat keadilan dan demi menegakkan supremasi hukum, jika hal ini tidak dapat diselesaikan secara prosedur sesuai dengan regulasi yang ada oleh Pemerintah Kecamatan simpang empat, Dinas PMD Kab.Karo, Inspektorat dan Kepala Desa Kuta Tengah, saya akan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.” Tegas Syahbana Tarigan

Seorang kepala desa sejatinya bukan sebagai Raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya saja.

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

 

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

 

Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu ataupun memanfaatkan jabatannya mengangkat perangkat desa dengan Nepotisme (orang terdekat) nya.

 

Untuk mengetahau informasi yang lebih jelas lagi, awak media mencoba konfirmasi ke Camat Simpang empat Asbel KS prihal kebenaran informasi yang disampaikan mantan Kaur Keungan Desa Kuta Tengah, Pada hari Rabu dan Kamis,(26/1/2023)

 

Adapun substansi yang dipertanyakan yaitu apakah sudah sesuai mekanisme, SoP yang dilakukan Pihak Kepala Desa Kuta Tengah dalam hal proses pemberhentian perangkat desa seperti diatur pada Perbup dan Permendagri tentang Pemgangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kepada Camat Simpang empat Asbel Karo Sekali melalui pesan singkat WatshApp miliknya,

 

Hingga berita ini diterbitkan Camat Simpang empat lebih memilih diam, tanpa mau menjawab pertanyaan yang disampaikan, padahal pesan singkat yang dikirim sudah terlihat tersampaikan dan dibaca, namun tak dibalas.

 

Begitu juga saat awak media berupaya menemui kades kuta tengah di kantor pemerintahan desa kuta tengah, untuk konfirmasi namun kades kuta tengah dan perangkat desa lainnya tidak berada di kantornya, pintu kantor desa juga terlihat tertutup rapat dan dalam keadaan dikunci.

 

(Daris Kaban)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *