BANJAR, media3.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar gelar rapat Paripurna Rabu 7 Desember 2022 di ruang Paripurna dengan dua agenda.
Pertama, penyampaian laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Banjar masa persidangan I tahun sidang 2022/2023.
Kedua, penutupan masa persidangan I dan pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2022/2023.
“Menyampaikan kepada rekan-rekan seluruh anggota DPRD ke dapilnya masing-masing untuk kegiatan reses, dimulai 30 November – 2 Desember,” kata Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi.
Semua anggota DPRD melakukan reses dan hasilnya disampaikan saat rapat Paripurna, selanjutnya disampaikan kepada pemerintah daerah
Selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan program kegiatan di dalam RPJMD Pemkot Banjar untuk tahun depan.
“Biasanya infrastruktur, seperti jalan dan drainase aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat,” tegasnya
Dadang berpesan kepada para anggota DPRD kehadiran dan kedisiplinan harus dijaga dan ditingkatkan lebih maksimal lagi.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Tri Pamuji menambahkan program tahun 2023 fokua pemerintah masih dalam perencanaan pembangunan daerah.
Terlebih Februari nanti sudah masuk dalam pelaksanaan musrenbang dan salah satu hal perlu dicermati di dalam penyusunan RKPD.
“Dalam aturan Permendagri itu menjelaskan bahwa di dalam menyusun RKPD, kepala daerah harus mencermati tiga hal,” tegasnya.
Pertama RPJMD, hasil musrenbang dan ketiga keputusan DPRD, nanti masuk menjadi KUA PPAS.
Di dalam APBD sudah tidak ada perubahan-perubahan hal yang signifikan, karena itu sudah rujukannya, jelas tata aturannya.
Terkait aspirasi yang ditampung oleh DPRD nanti disampaikan ke OPD masing-masing sesuai aspirasi yang masuk.
“Kita sesuaikan dengan prioritas perencanaan pembangunan daerah, karena di dalam RPJMD itu kan setiap tahun itu ada temanya,” jelasnya.
Diakuinya meski setiap program sudah ada posnya masing-masing, namun tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Misal dibidang infrastruktur, sudah ada nilainya, sehingga kecenderungan DAU yang diterima ada peningkatan.
Tapi dari sisi jumlah yang digunakan oleh pemerintah daerah itu berkurang, dan sangat signifikan.
“Bagaimana cara meningkatkan PAD, yakni dengan menggali potensi-potensi yang ada sehingga PAD bisa meningkat, APBD pun bertambah,” ujarnya.
(Red)
