Ketua Komisi 3 Yus Rusnaya (Tengah) didampingi Kadisbudparpora Budi Raharja (Kiri) dan Wakil Ketua III DPRD Kota Cimahi Rini Marthini (Kanan) saat lakukan Sidak ke Ekowisata Cimenteng.
CIMAHI, Media3.id – Komisi 3 DPRD Kota Cimahi dan Wakil Ketua III DPRD Kota Cimahi, Rini Marthini, SE yang dipimpin langsung Ketua Komisi 3 Drs Yus Rusnaya, anggota H.D Asep Rukmansyah, H Nabsun, Supiyardi, Enil Fadahliza, Aida Cakrawati Konda, H.HD Hidayat, Djoko Taruno, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora, Budi Rahardja, konsultan PT Alacita Konsultan, Hendra Gunawan (Disbudparpora), Edi Hermawan dan Hilmi (Pendamping)
Berdasarkan keterangan Yus, saat dikonfirmasi usai Sidak, menerangkan, sebagaimana dari komisi 3 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawasan,
“Alhamdulillah setelah kami mendengar penjelasan dari pak Kadis, bahwa Kota Cimahi ini untuk membangun sebagai kota wisata ini sangat luar biasa,” jelasnya.
Karena kata Yus kembali, bahwa Kota Cimahi dibandingkan dengan daerah-daerah lain itu berbeda,
“Dari sumber alamnya Cimahi ini harus dibuat atau di bentuk, dan bukan merupakan alam yang sudah jadi, walaupun ini anggarannya kecil yaitu sekitar 4,5 Milyar ajuan dari DID, tapi direalisasikan bantuan Banprov 65% jadi untuk fisiknya 3,1 Milyar,” terang Yus.
Selanjutnya kata Yus dari nilai 3,1 Milyar tersebut sesuai dengan DID sudah Ekowisata Cimenteng sudah terbangun.
“Karena ada pembangunan-pembangunan yang yang tidak terkirakan seperti Cut anvil, anggaran-anggaran yang tidak kelihatat secara fisik,” ucapnya.
“Tapi Alhamdulillah setelah kami tinjau ini, bahwa anggaran walaupun minim bisa terealisasi, dan mudah-mudahan anggaran yang sisanya, yang belum cair pak Kadis bersama jajarannya bisa merealisasikan kembali agar pembangunan Ekowisata Cimahi ini tahun ini bisa terealisasi,” tutur Yus.
Namun saat disinggung terkait pembangunan jalan Ekowisata Cimenteng yang belum di bangun, menurut Yus, terkait pembangunan jalan tidak ada dalam DID-nya,
“Kalau masalah jalan itu tidak ada dalam DID-nya, masalah jalan itu kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), dengan menggunakan dana dari APBD Kota Cimahi,” tuturnya.
Begitu pula menurut Kadisbudparpora Kota Cimahi Budi Raharja, bahwa Ekowisata Cimenteng ini berbasis lingkungan
“Karena daerah Cimenteng ini masuk kepada kawasan Bandung Utara, dan merupakan daerah konservasi alam untuk serapan air, dan wisata alam, seperti untuk camping,” terang Budi.
Menurut Budi kembali bahwa wilayah Cimenteng merupakan center point bahwa Cimenteng Cipageran merupakan wisata alam,
“Dalam Perda itu tentang Rencana Induk Pembangunan (Ripda) wisata Cimahi, disini merupakan kawasan wisata alam, jadi Ekowisata Cimenteng itu adalan center pointnya, sebagai titik kumpul para wisatawan yang akan melihat ke Taman Kehati, dan sasarannya adalah untuk anak sekolah, bagaimana cara untuk bercocok tanam, bagaimana pengolahan sampah, bagaimana cara memeras susu sapi, maka dari itu Ekowisata Cimenteng maskotnya adalah sapi, karena di daerah sini saya tanya ke Dispangtan ada 550 sapi dan peternak ada 135 orang yang dibakan Neng Pedet,” paparnya.
Jadi kata Budi kembali Ekowisata berbasis lingkungan berfungsi untuk mengedukasi para wisatawan terutama untuk anak sekolah.
Begitu pula menurut Wakil Ketua III DPRD Kota Cimahi Rini Marthini, karena adanya masukan dan aduan-aduan dari masyarakat kemarin,
“Ternyata jadi simpang siur, kami butuh kejelasan ternyata ada sedikit miss komunikasi dengan Kadisbudparpora, Insyaallah hari ini clear,” harap Rini.
Bahkan kata Rini pula sebagai rencana Kadisbudparpora terkait Ekowisata Cimenteng merupakan tindakan yang sangat luar biasa,
“Kota Cimahi disamping akan menambah Pendapat Asli Daerah (PAD), dan juga akan mengangkat UMKM, tadi juga Pak Nur menjekaskan bahwa kedepannya Ekowisata Cimenteng akan seperti di Puncrut, dan UMKM-UMKM disini nantinya akan terangkat setiap hari libur Sabtu dan Minggu akan ada kunjungan-kunjungan kesini, sehingga masyarakat yang mempunyai usaha-usaha itu bisa terangkat,” papar Rini.
Rini-pun menjelaskan pula bahwa untuk kelanjutan-kelanjutan rencana tersebut dibutuhkan koordinasi yang baik,
“Tidak hanya dengan Propinsi dan Pusat, DPRD Kota Cimahi akan turut andil, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi untuk jalan akan di handel oleh Kota DPUPR Kota Cimahi, dan TPT atas nanti akan masuk dari DPKP dan taman-tamannya dari DLH juga, sehingga tidak cukup untuk koordinasi dengan Propinsi dan Pusat saja,”tandasnya
(Sinta/bs)
