Bupati Bandung Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan sedang melakukan Sidak PNS yang baru masuk kerja hari pertama
SOREANG, MEDIA3.ID – Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna didampingi Wakil Bupati Bandung H. Sahrul Gunawanelakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bandung hari pertama masuk kerja pascalibur Idul Fitri 1442 H, Senin (17/5/2021).
Sidak dilakukan secara acak ke sejumlah OPD ini, Dadang yang didampingi juga Sekda Kabupaten Bandung, Asep Sukmara, Asisten Administrasi Umum Pemkab Bandung, Erick Juriara dan Kepala Badan Kepegawaian serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan.
Sidak tersebut, sasaran pertamanya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung, selanjutnya ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung serta dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Dadang bersama Sahrul langsung bersilaturahmi dan komunikasi dengan para ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mulai masuk kerja di kantornya masing-masing.
Dadang mengungkapkan, dari hasil sidak hari pertama kerja setelah libur Idul Fitri 1442 H tersebut diketahui 93,87 persen para ASN di lingkungan Pemkab Bandung hadir.
“Kehadiran ASN mencapai 93 persen dari 4.063 karyawan wajib absen yang ada di Pemkab Bandung dan para karyawan yang tidak hadir pada hari pertama kerja belum ada keterangan,” kata Dadang Supriatna kepada wartawan di sela-sela sidak di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
Sedangkan 6,13 persen karyawan yang tidak hadir atau sekitar 249 karyawan itu, katanya, belum ada keterangan.
“Yang tidak masuk kerja pada hari pertama kerja ini, mereka akan kena sanksi disiplin,” tegas Dadang.
Dari hasil sidak dan berkeliling ke sejumlah OPD, Dadang Supriatna mengakui ada temuan yang harus diperbaiki dan dilakukan penataan, di antaranya masalah kebersihan.
“Nanti akan dilombakan (kebersihan) dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, antar-OPD, termasuk rumah dinas Bupati juga,” katanya.
Lomba kebersihan itu, kata Dadang kembali, di lingkungan Pemkab Bandung harus benar-benar bersih dan sehat. Ia juga berharap, WC atau toilet di lingkungan OPD atau dinas harus menjadi perhatian, khususnya harus ada WC untuk kaum disabilitas.
Sementara akses jalan untuk disabilitas di sejumlah dinas atau OPD sudah ada.
“Dari kalangan disabilitas juga punya hak. Jangan sampai WC untuk kaum disabiitas tidak ada. WC-nya harus bersih dan harus ada sarana dan prasarana untuk disabilitas,” kata Kang Dadang.
Dadangpun sempat menyinggung dalam penguasaan masalah antara BKAD dan Disperkimtan Kabupaten Bandung.
“Saya menemukan ketidak singkronan antara BKAD dan Disperkimtan. Ini saling tuding dan ini harus diluruskan. Ini akan diperbaiki semua sistem,” ungkapnya.
Disamping itu, Dadangpun mengungkapkan, dari sekitar 2.400 aset Pemkab Bandung baru 10 persen yang bersertifikat.
“Ini harus dianggarkan untuk pengurusan sertifikat, karena ini amanat Undang-Undang, amanat KPK, amanat BPK juga, bahwa kita harus mengamankan aset. Termasuk sekolah SD banyak dan belum tentu semuanya sudah sertifikasi,”pungkasnya.
(Sinta/Bagdja)
