DPRD Banjar Soroti Nasib Atlet di Tengah Polemik Hibah KONI: Jangan Sampai Anggaran Berhenti di Meja Administrasi

  • Whatsapp

BANJAR, media3.id – Polemik hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjar tidak semestinya berhenti pada urusan administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Komisi III DPRD Kota Banjar justru mengingatkan agar persoalan tersebut tidak membuat kebutuhan atlet dan cabang olahraga (cabor) terabaikan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menilai keberadaan anggaran olahraga harus dilihat dari manfaat akhirnya, bukan semata dari besaran anggaran maupun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Read More

Sebab, ketika anggaran olahraga telah dialokasikan melalui APBD, ukuran keberhasilannya bukan hanya administrasi yang tertib, tetapi juga sejauh mana anggaran tersebut mampu menopang proses pembinaan dan prestasi atlet.

“Kami tentu tidak hanya ingin mengetahui berapa besar anggaran hibah yang diberikan dan pertanggungjawaban administrasinya,” kata Cecep, Senin (2/11/2026).

Menurutnya, DPRD perlu memastikan anggaran yang bersumber dari uang rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi atlet dan seluruh cabor.

Sorotan tersebut sekaligus membuka persoalan lain, yakni bagaimana pola distribusi anggaran hibah olahraga selama ini.

Cecep meminta KONI memiliki indikator yang jelas dalam menentukan pembagian anggaran. Apakah berdasarkan jumlah atlet, kebutuhan pembinaan, potensi prestasi, agenda pertandingan atau indikator lainnya.

Tanpa ukuran yang transparan, menurutnya, pembagian anggaran berpotensi menimbulkan pertanyaan di antara cabor.

“Orientasi anggaran olahraga harus lebih banyak menyentuh kebutuhan pembinaan,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar kebutuhan organisasi dan kegiatan seremonial tidak justru lebih dominan dibanding kebutuhan langsung atlet.

Peralatan latihan, try out, try in, transportasi hingga kebutuhan pendukung atlet dinilai jauh lebih berkaitan dengan proses pembinaan prestasi.

“Jangan sampai anggaran justru lebih dominan terserap untuk kebutuhan organisasi dan kegiatan seremonial, sementara kebutuhan mendasar seperti peralatan latihan, try out, try in, hingga nutrisi atlet malah tidak terpenuhi secara optimal,” ujarnya.

LPJ Harus Jelas, Jangan Jadi Alasan Pembinaan Tersendat

Di tengah persoalan tersebut, kelengkapan LPJ hibah KONI juga menjadi perhatian DPRD.

Cecep menegaskan, pertanggungjawaban dana APBD merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Namun, persoalan LPJ juga harus dilihat secara proporsional dan segera dipetakan akar masalahnya.

“Harus dibedakan dengan tegas: apakah persoalannya sekadar keterlambatan penyerahan dokumen, ketidaklengkapan administrasi, ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi, atau justru ada penggunaan anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan?” katanya.

Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar persoalan tidak berhenti pada istilah “LPJ bermasalah” tanpa penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.

Dispora Kota Banjar pun diminta tidak sekadar menerima laporan secara administratif. Fungsi verifikasi, pembinaan dan pengawasan harus dijalankan secara serius.

Atlet Jangan Dibayar dengan Masalah Administrasi

Bagi Komisi III, persoalan paling krusial bukan sekadar kapan LPJ selesai, tetapi jangan sampai dampaknya bergeser kepada atlet.

Atlet yang sedang menjalani latihan dan persiapan pertandingan tidak seharusnya menjadi pihak yang ikut menanggung konsekuensi dari persoalan administrasi organisasi.

“Jangan sampai karena persoalan LPJ di tingkat organisasi, program latihan atlet terhenti, kebutuhan cabor diabaikan, dan kesempatan atlet untuk berkompetisi jadi terganggu,” tegas Cecep.

Ia menilai pembinaan olahraga tidak bisa menggunakan pola menunggu momentum kejuaraan. Pembinaan harus berjalan secara berkelanjutan dan terukur.

Karena itu, DPRD menyatakan tetap mendukung penguatan anggaran olahraga sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi transparansi, pemerataan dan target prestasi yang jelas.

Dengan demikian, perdebatan mengenai hibah KONI tidak berhenti pada berapa besar anggaran yang digelontorkan, tetapi harus sampai pada pertanyaan yang lebih penting: seberapa besar anggaran tersebut benar-benar kembali menjadi manfaat bagi atlet Kota Banjar.

 

Reporter Joe 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *