BANJAR, media3.id – Persoalan data penerima bantuan sosial (bansos) tidak semestinya berhenti pada persoalan angka dan klasifikasi. Ketika data kesejahteraan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, warga yang berada dalam kondisi rentan berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Hal tersebut disampaikan Aktivis sekaligus Pemerhati Sosial-Pemerintahan, Irwan Herwanto, S.IP, yang menyoroti penggunaan klasifikasi Desil 1 hingga Desil 10 dalam berbagai program perlindungan sosial.
Menurut Irwan, pemerintah perlu melihat persoalan data desil bukan hanya sebagai persoalan administrasi, tetapi sebagai persoalan yang menyangkut keadilan sosial.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru tersisih karena persoalan data. Data harus mengikuti kondisi masyarakat, bukan masyarakat yang dipaksa mengikuti data,” ujar Irwan.
Kondisi Ekonomi Warga Bisa Berubah Cepat
Irwan mengatakan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak bersifat permanen. Keluarga yang hari ini masih memiliki penghasilan, misalnya, dapat mengalami perubahan drastis akibat kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan, sakit, maupun faktor ekonomi lainnya.
Persoalannya, perubahan tersebut belum tentu langsung tercermin dalam basis data yang digunakan pemerintah.
Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu alasan penting mengapa pemutakhiran data kesejahteraan harus dilakukan secara lebih responsif dan berkelanjutan.
“Orang bisa hari ini masuk kategori mampu, tetapi beberapa bulan kemudian kondisinya berubah. Kalau datanya tidak segera diperbarui, tentu akan muncul persoalan ketika data tersebut dijadikan dasar pemberian bantuan,” katanya.
Ketika Data Menjadi Sumber Konflik di Masyarakat
Lebih jauh, Irwan mengingatkan persoalan data bansos dapat memunculkan kecemburuan sosial.
Warga yang merasa lebih membutuhkan tetapi tidak menerima bantuan dapat mempertanyakan mengapa dirinya tidak masuk dalam daftar penerima. Di sisi lain, warga yang mendapatkan bantuan juga dapat menjadi sasaran pertanyaan atau kecemburuan dari lingkungan sekitar.
Kondisi tersebut, menurut Irwan, berpotensi menimbulkan gesekan di tingkat masyarakat apabila tidak disertai penjelasan yang transparan mengenai mekanisme pendataan dan penetapan penerima.
“Yang terjadi akhirnya bukan hanya persoalan bansos, tetapi bisa menjadi persoalan sosial di lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Desa dan Kelurahan Perlu Diperkuat
Irwan menilai pemerintah desa dan kelurahan memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan agar aparatur di tingkat bawah tidak sekadar menjadi tempat masyarakat menyampaikan keluhan.
Menurutnya, harus tersedia mekanisme yang jelas bagi desa dan kelurahan untuk mengusulkan perubahan, melakukan verifikasi, serta menyampaikan keberatan apabila terdapat data yang dinilai tidak sesuai.
“Desa dan kelurahan jangan hanya dijadikan ujung tombak ketika masyarakat komplain. Mereka juga harus diberikan ruang dan mekanisme yang efektif untuk melakukan koreksi data,” katanya.
Masyarakat Harus Punya Ruang Mengoreksi Data
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Irwan mendorong agar pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) maupun Musyawarah Kelurahan (Muskel).
Menurutnya, proses tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan data yang digunakan pemerintah mendapatkan verifikasi sosial di tingkat paling bawah.
Selain itu, masyarakat perlu diberikan akses terhadap mekanisme pengaduan yang sederhana dan transparan.
“Kalau masyarakat menemukan datanya tidak sesuai, harus ada jalan untuk memperbaikinya. Jangan sampai warga hanya bisa menerima keputusan sistem tanpa mengetahui bagaimana keputusan itu dibuat,” tuturnya.
Pembenahan Harus Dilakukan dari Hulu
Irwan menilai pembenahan data bansos tidak cukup dilakukan dengan mengganti daftar penerima ketika persoalan muncul. Pemerintah perlu membenahi sistem secara menyeluruh, mulai dari proses pendataan, verifikasi, pemutakhiran hingga mekanisme pengaduan.
Ia juga mendorong agar indikator penentuan desil disosialisasikan secara terbuka sehingga masyarakat memahami dasar pengelompokan kesejahteraan.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar memperbaiki daftar penerima bansos. Sistem datanya yang harus diperbaiki dari hulu sampai hilir,” tegasnya.
Menurut Irwan, akurasi data menjadi fondasi penting dalam memastikan program perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan sampai warga miskin menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat,” pungkasnya.
(Joe)
