Maltatakelola Dan Lokasi ‘Siluman’ Koperasi Desa Merah Putih Tabrak Ambisi Swasembada Pangan Dan Energi
SLEMAN (DIY), media3.id – Denny Sumargo (Densu) dalam podcastnya mengemukakan kejanggalan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dibangun di lokasi terpencil, seperti di tengah hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ataupun yang di atas bukit. “Apa urgensi dan realitas fungsi gedung tersebut yang berdiri jauh dari pemukiman warga?” tanya Densu.
Publik pun lantas berdiskusi, termasuk banyaknya sorotan dari akademisi dan pengamat kebijakan publik terkait efektivitas penggunaan dana desa serta tata kelola koperasi.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, secara resmi memberikan klarifikasi terkait polemik lokasi pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dinilai publik tidak ideal dan berada di wilayah terpencil, dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (5/7/2026).
“Program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini sedang dikebut untuk mencapai target operasional 40.000 unit pada Oktober 2026 guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan memutus rantai tengkulak di pelosok nusantara,” ungkap Budi Arie.
Ketegangan mengenai efektivitas Koperasi Desa Merah Putih meningkat dalam sepuluh hari terakhir setelah sejumlah unggahan warga di media sosial menunjukkan bangunan koperasi yang berdiri di lokasi yang dianggap “nyeleneh” dan sulit diakses.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Budi Arie menegaskan bahwa penentuan lokasi telah melalui evaluasi kebutuhan wilayah, meskipun ia mengakui adanya tantangan geografis yang masif dalam mengintegrasikan 80.000 lebih desa dan kelurahan ke dalam sistem ini.
“Secara teknis, setiap unit Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menerima dukungan pendanaan hingga 5 miliar rupiah yang bersumber dari sinergi APBN, APBD, dan dukungan perbankan Himbara. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur vital seperti cold storage (gudang pendingin), gudang logistik, gerai sembako, hingga pengadaan armada truk. Infrastruktur ini dirancang bukan sekadar sebagai toko desa, melainkan sebagai tulang punggung distribusi program unggulan pemerintah lainnya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG),” terangnya.
Namun, ambisi besar tersebut menuai kritik tajam. Anggota Ombudsman RI, Dadan Suharmawijaya, memperingatkan adanya celah mal-administrasi dan potensi korupsi mengingat proses pembentukan yang tergolong instan.
“Selain itu, regulasi terbaru melalui Permendes Nomor 10 Tahun 2025 yang mewajibkan koperasi menyetorkan minimal 20% keuntungan bersihnya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memicu perdebatan mengenai kemandirian finansial pengelola koperasi di tingkat akar rumput,” kata Dadan.
Gambaran di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada transparansi Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pengawasan ketat terhadap 17 tenaga kerja lokal yang diserap per desa.
Pemerintah mengklaim bahwa hingga Juli 2026, lebih dari 77.000 koperasi telah mengantongi badan hukum, namun efektivitas operasionalnya masih menjadi tanda tanya besar bagi para pengamat ekonomi politik.
Koperasi Desa Merah Putih berdiri di persimpangan jalan antara menjadi revolusi ekonomi kerakyatan yang nyata atau sekadar proyek mercusuar dengan risiko beban fiskal yang tinggi.
Jika pemerintah mampu menjamin transparansi penggunaan dana Rp5 miliar per unit dan memastikan integrasi logistik yang tepat sasaran, program ini berpotensi menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tanpa pengawasan independen dan keterlibatan aktif warga desa, bayang-bayang kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) di masa lalu serta risiko penyalahgunaan anggaran akan terus menghantui kredibilitas kebijakan ini.• (Azdha NK/Ahmad FM media3)
