SLEMAN (DIY), media3.id – Insiden kericuhan pada forum diskusi dialogis di Joglo Gedung Inovasi dan Kreativitas (GIK) Kompleks Kampus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada Senin 15 Juni 2026 malam, mencerminkan kegagalpahaman aktivis mahasiswa dan Senat Mahasiswa UGM mengenai kondisi riil bangsa Indonesia.
Isu pendidikan, pangan, pertanian, energi, dan kemiskinan yang dikemukakan dalam aksi unjuk rasa Gejayan Memanggil terkesan sekedar template, tak berbasis data terkini yang bermetodologikan riset akademik.
Pada sektor pendidikan tinggi saja, kepentingan mahasiswa terkait kebebasan mimbar akademik dan riset justru mendapatkan perhatian khusus sejak dalam APBN 2024. Berlanjut meningkat pada APBN 2025 dan APBN 2026.
Diketahui, dukungan untuk riset dan kebebasan mimbar akademik mahasiswa disalurkan secara tidak langsung melalui anggaran pendidikan tinggi sebesar Rp757,8 triliun (20% APBN), yang mencakup dana riset perguruan tinggi senilai Rp12 triliun dan BOPTN.
Pemerintah menetapkan total dana riset sebesar Rp12 triliun; setelah mendapat tambahan Rp4 triliun dari Presiden. Dana ini didistribusikan untuk riset di kampus negeri maupun swasta.
Juga, sebagian besar operasional kampus dibantu melalui biaya operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), yang menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, minimal 30% dari dana BOPTN wajib dialokasikan untuk penelitian.
Kebebasan akademik dijamin oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Pendidikan Tinggi, yang menjamin sivitas akademika bebas melakukan pembelajaran, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pendidikan. Anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN sejak 2009. Selama ini, pemerintah juga serius meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui berbagai program sebagai komitmen dan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas SDM.
Program tersebut antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua, Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan dan afirmasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program KIP Kuliah mulai tahun 2020 yang sebelumnya merupakan Beasiswa Bidikmisi, dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Diketahui, realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2024 berdasarkan data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers APBN KiTa Awal Tahun tanggal 6 Januari 2025 silam telah mencapai Rp550,4 triliun.
“Di bidang pendidikan, Rp550,4 triliun belanja APBN untuk bidang pendidikan di tahun 2024. Naik dari Rp513,4 triliun di tahun 2023. Penerima manfaat langsungnya termasuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan atau rehabilitasi madrasah sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima dana BOS yang berbentuk dana BOS yang langsung kepada siswa, dan 58.597 mahasiswa anak-anak Indonesia telah menerima beasiswa dari LPDP,” jelas Menteri Keuangan.
Realisasi anggaran pendidikan sebesar Rp550,4 triliun tersebut juga mengalami peningkatan anggaran pendidikan sebesar 7,2%, terutama dari peningkatan anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Dari TKD, terdapat dukungan pendanaan untuk PPPK Guru dan kebijakan kenaikan gaji sebesar 8% pada tahun 2024. Selain itu, terdapat dukungan untuk pembayaran komponen THR dan Gaji ke-13 Guru di daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Pemanfaatan anggaran pendidikan dalam APBN 2024 juga disalurkan untuk sekolah atau kampus sebanyak Rp30,5 triliun untuk pembangunan/rehab 65.747 sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan profesi guru, penyediaan dan pemeliharaan sarpras serta pembiayaan langganan daya dan jasa.
Pemerintah juga menyalurkan anggaran pendidikan pada APBN 2024 kepada Guru/Dosen sebesar Rp244,6 triliun untuk komponen gaji, tunjangan, TPG dan Tamsil untuk 1,6 juta Guru, Museum sebesar Rp169,8 miliar untuk 137 museum melalui BOP Museum dan Taman Budaya, serta Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp15 triliun.• (Shaleh Rudianto media3)
