KARAWANG, Media3.id— Anggaran fantastis senilai Rp1,26 miliar pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Karawang memicu polemik hebat. Dana jumbo dari uang rakyat tersebut dinilai berbanding terbalik dengan ugaan maraknya Tempat Hiburan Malam (THM) ilegal dan bermasalah yang tumbuh subur tanpa tersentuh hukum. Kamis (18/06/26).
kelalaian fatal Satpol PP Karawang dinilai mencapai puncaknya saat publik dihebohkan oleh viralnya aktivitas pesta sesama jenis (gay) di THM Theater Night Mart. Belakangan terungkap, tempat maksiat tersebut belum mengantongi dokumen perizinan mendasar seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Tidak hanya itu, rangkaian inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, Aep Saepuloh, S.E., bersama jajaran Forkopimda bahkan berhasil mengendus adanya THM nakal yang nekat mengoperasikan bisnisnya diduga menggunakan dokumen izin palsu.
Sekretaris GIBAS Cinta Damai Karawang, Samsudin KMD, membongkar rincian anggaran penegakan regulasi tersebut yang mencakup dana Pengawasan (Rp572 juta) dan Penanganan Pelanggaran (Rp354 juta). Dirinya mempertanyakan asas manfaat dari alokasi dana segar tersebut.
“Anggarannya sangat fantastis mencapai 1,2 miliar rupiah lebih, tapi kinerjanya mandul total! Bagaimana mungkin THM ilegal bebas beroperasi? Mengapa pengawasan senilai 572 juta rupiah itu gagal mendeteksi dini? Ini uang rakyat, bukan dana hiburan untuk aparatur bersantai di kantor!” berang Samsudin KMD, Kamis (18/06/26).
Samsudin menuding pola penindakan Satpol PP yang selalu menunggu viral atau menunggu komando Bupati sebagai bentuk kelemahan fatal, bahkan memicu spekulasi miring terkait adanya kongkalikong di lapangan.
“Sangat memalukan, hukum baru berjalan setelah viral dan Pak Bupati turun tangan. Kemana larinya anggaran penanganan pelanggaran 354 juta itu? Jangan sampai ada spekulasi di masyarakat bahwa ada ‘main mata’ atau setoran di bawah meja antara oknum dengan pengusaha hiburan nakal. Kami mendesak Bupati Aep Saepuloh segera evaluasi total dan copot pejabat Satpol PP yang tidak becus bekerja!” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya konfirmasi resmi kepada Satpol PP Karawang guna mendapatkan klarifikasi berimbang terkait realisasi anggaran tersebut.
Reporter: Dmn Hr
