KARAWANG, Media3.id – Kebijakan satu pintu lowongan kerja yang digagas Pemerintah Kabupaten Karawang lewat situs resmi infoloker.karawangkab.go.id menghadapi realita dinamis di lapangan. Kendati Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, secara tegas menginstruksikan seluruh perusahaan untuk memusatkan rekrutmen di situs tersebut, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Disnakertrans Karawang diketahui tetap memfasilitasi penyaluran kerja khusus yang bersifat mandiri bagi para alumni pelatihannya.
Tahun lalu, Bupati Aep Syaepuloh mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh manajemen Human Resource Department (HRD) perusahaan di Karawang agar menyebarluaskan lowongan kerja hanya melalui kanal resmi pemerintah daerah. Langkah ini diambil demi menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memberantas praktik percaloan tenaga kerja yang meresahkan masyarakat.
Dalam pernyataannya saat itu, Aep mengancam akan menindak tegas oknum HRD yang nekat “bermain mata” dengan calo atau merekrut karyawan di luar sistem resmi.
“Pasca saya menjadi Wakil Bupati, saya berinisiatif kepada Bupati terdahulu agar Karawang memiliki situs infoloker yang benar-benar hadir untuk rakyat, bukan sekadar formalitas,” ujar Aep dengan nada berapi-api.
Aep mengakui pembangunan dan pemeliharaan platform digital tersebut memakan anggaran daerah yang besar. Namun, komitmen itu tetap diperjuangkan demi melindungi pencari kerja lokal. “Saya harapkan iklim investasi di Karawang ini nyaman. Tapi Bapak/Ibu juga harus melihat ini secara utuh. Kalau Bapak/Ibu dipersulit oleh orang-orang kami atau OPD saya, saya juga tidak segan-segan mempersulit mereka,” tegasnya.
Namun, di balik ketegasan instruksi tersebut, fakta di lapangan menunjukkan bahwa situs Info Loker bukanlah satu-satunya wadah penyerapan tenaga kerja yang dikelola pemerintah. Kepala UPTD BLK Disnakertrans Karawang, Agung, tak menampik bahwa pihaknya juga aktif menyalurkan tenaga kerja, namun jalurnya bersifat eksklusif dan terbatas hanya untuk lulusan BLK yang telah dibekali keterampilan spesifik.
“Kita hanya bisa membantu untuk penyalurannya kalau untuk alumni BLK. Kalau ada perusahaan yang meminta data alumni BLK, lalu kita buka link (tautan) di situ, ada spesifikasi dari perusahaan. Setelah anak-anak daftar, lalu kita kirim datanya ke perusahaan. Jadi yang menyeleksi itu perusahaan sendiri,” jelas Agung saat dikonfirmasi. Selasa (02/06/26)
Agung menambahkan, keberadaan jalur ini bukan melalui situs utama milik Pemkab. Pihaknya membedakan dengan jelas antara serapan pasar kerja umum dan program kemitraan industri pasca-pelatihan.
“Yang infoloker ada, tapi kita ada yang langsung ke kita juga perusahaan, lalu kita kasih data dari alumni BLK khusus yang alumni BLK saja. Jadi kalau infoloker itu umum, ya semuanya di situ. Di situ juga ada alumni BLK, kita minta datanya ke perusahaan ada berapa alumni BLK yang terserap. Yang minta ke sini perusahaan, ya benar-benar alumni BLK semua yang ikut tes itu,” tambahnya.
Jalur penyaluran khusus ini terbukti membuahkan hasil nyata lewat kerja sama strategis dengan sejumlah korporasi besar. Agung membeberkan bahwa pada tahun 2025 lalu, BLK Karawang sukses menyalurkan 16 orang alumni untuk ditarik langsung oleh PT Nestle. Para lulusan tersebut bahkan mendapatkan beasiswa di UPI dari pihak perusahaan.
Sementara untuk tahun berjalan ini, BLK Karawang tengah mematangkan kerja sama dengan PT Fujisit, sebuah perusahaan garmen. Kemitraan ini bahkan diwujudkan dalam bentuk bantuan fasilitas berupa mesin jahit berdiri agar siswa dapat berlatih sesuai standar industri. Pihak PT Fujisit berencana langsung merekrut satu angkatan penuh yang berisi 16 orang setelah mereka dinyatakan lulus.
Realita ini menunjukkan adanya dua mekanisme yang berjalan beriringan di Karawang: situs Info Loker yang bertindak sebagai pemegang regulasi utama rekrutmen massal untuk memutus rantai calo, serta UPTD BLK yang berfungsi sebagai inkubator penyerapan tenaga kerja terampil lewat jalur kemitraan langsung.
Reporter: Dmn Hr
