KOTA JOGJA (DIY), media3.id – Yogyakarta kembali menjadi “pusat kendali” isu-isu nasional. Pada Kamis (4/6/2026), para kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa dan Bali berkumpul di Kompleks Kepatihan.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Pracimasana tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti.
Sejumlah gubernur dari wilayah Jawa dan Bali juga hadir, yaitu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Berbagai tantangan disadari tengah berkembang di masyarakat, mulai dari isu pembangunan, perumahan, data statistik, hingga derasnya arus informasi di era digital. Karenanya, pemerintah pusat menekankan satu hal yang dinilai sangat penting, yaitu konsolidasi daerah.
Usai pertemuan, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan bahwa arahan yang diberikan pemerintah pusat lebih banyak membahas persoalan strategis atau makro, bukan pembahasan teknis yang terlalu rinci.
“Pemerintah pusat meminta seluruh Forkopimda di daerah agar semakin solid dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat. Salah satu perhatian utama adalah kemampuan daerah dalam mengidentifikasi berbagai informasi yang beredar, termasuk membedakan mana informasi yang benar, mana yang hoaks, serta memahami konteks di balik isu-isu yang berkembang,” terang Ngarso Dalem.
Selain itu, lanjut Sultan, berbagai persoalan pembangunan juga menjadi bagian dari identifikasi bersama, mulai dari sektor perumahan, data kependudukan dan statistik, hingga persoalan kewilayahan yang terus berkembang di masing-masing daerah.
Sri Sultan menjelaskan bahwa model konsolidasi dilakukan berdasarkan kawasan, karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. “Setelah Jawa-Bali, agenda serupa direncanakan akan dilaksanakan di kawasan lain seperti Sumatera maupun Papua,” kata Sultan.
Melalui forum ini, pemerintah pusat berharap sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda semakin kuat sehingga berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat diantisipasi lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Pertemuan ini sekaligus menunjukkan bahwa di tengah derasnya perubahan zaman, komunikasi dan kekompakan antarlembaga masih menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai sektor.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan tidak ada ruang bagi praktik korupsi, termasuk bagi pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Menko Polkam menekankan bahwa integritas aparatur negara menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. “Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau pihak tertentu mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu seluruh pejabat negara harus bekerja dengan amanah dan menjauhi penyalahgunaan kewenangan,” tegas Djamari Chaniago.
Menko Polkam juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai ancaman di ruang digital. “Kita saat ini menghadapi medan perjuangan baru, yaitu ruang digital. Di sana banyak beredar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Negara harus hadir dan aktif mengawasi ruang tersebut agar tidak dikuasai pihak-pihak yang ingin merusak persatuan bangsa,” kata Djamari.
Tampak hadir, Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro Brigjen TNI M. Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han., CFrA. Kehadiran Kasdam IV/Diponegoro bersama jajaran pimpinan daerah dan seluruh unsur Forkopimda se-Jawa dan Bali ini memfokuskan agenda pada identifikasi masalah pembangunan, perumahan, pengelolaan data statistik, serta penguatan stabilitas keamanan regional.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Forkopimda sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas daerah.
Menurut Tito, wilayah Jawa dan Bali memiliki posisi sangat penting karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. “Daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Forkopimda harus aktif mendeteksi potensi konflik, memperkuat pengawasan pemerintahan, serta mencegah praktik-praktik korupsi di daerah,” ujar Tito.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai bagian dari strategi menjaga kondusivitas wilayah.• (Shaleh Rudianto media3)
