DEPOK (Jawa Barat), media3.id – Dengan telah dilaluinya berbagai proses seleksi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, akhirnya secara resmi menunjuk Mangnguluang Mansyur menjadi Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Depok, melalui prosesi pelantikan yang dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, di Ruang Teratai, Balaikota Depok, Jalan Raya Margonda, Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (30/8/2025).
Dalam sambutannya, secara garis besar Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan bahwa dirinya mewakili seluruh masyarakat Kota Depok turut mengucapkan selamat atas terpilihnya Mangnguluang Mansyur menjadi Sekda Kota Depok.
“Alhamdulillah, akhirnya pemerintah Kota Depok akhirnya telah mempunyai Sekda definitif dimana kurang lebih 15 (lima belas) bulan, dijabat oleh Penjabat. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ibu Nina Suzana yang telah membantu melaksanakan tugasnya dalam mengisi kekosongan di posisi Sekda,” kata Supian Suri.
Ia berharap, dengan dilantiknya Mangnguluang Mansyur bisa semakin memaksimalkan kerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melayani masyarakat Kota Depok.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Depok pun akan berencana untuk melakukan rotasi dan mutasi, guna mengisi jabatan yang ditinggalkan Mangnguluang Mansyur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Kadis DPMPTSP) dan sejumlah jabatan vital lainnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Mangnguluang Mansyur menyampaikan bahwa amanah ini akan ia jalankan dengan sebaik-baiknya.
“Sebagai birokrat, ini menjadi tantangan baru bagi saya, dimana saya harus bisa segera menyesuaikan diri, dan bekerjasama dengan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna menjalankan apa yang menjadi program-program dalam visi dan misi pak Wali Kota,” ungkap Mangnguluang.
Ia pun menyebut dalam program kerja 100 hari kedepan, ia akan melakukan konsolidasi internal dengan para OPD, juga akan melakukan tata kelola kota administratif, serta menjadi penghubung antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, maupun dengan instansi lainnya. (Ardhie)
