Penulis: Ija Suntana (Dosen)
Jakarta, Media3.id – MENJELANG 100 hari masa kerja para kepala daerah, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, kita perlu mempertimbangkan temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) pendidikan 2024, yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara keseluruhan indeks integritas pendidikan kita ada di angka 69,50.
Jika merujuk pada klasifikasi resmi dari KPK, angka 69,50 menunjukkan bahwa indeks integritas kita berada di Level Korektif. Angka ini masuk di rentang 55,01 – 70,00, selangkah lagi masuk level Tidak Baik, yaitu 0 – 55,00. Angka 69,50 sepertinya tampak biasa saja. Seolah-olah tidak terlalu buruk, juga tidak menawan.
Namun, jika serius dipahami maknanya, angka tersebut seharusnya membuat sadar bahwa kita sedang berada di titik rawan kehilangan masa depan kejujuran.
Indeks yang nyaris masuk pada level buruk tersebut bukan hanya gambaran tentang kejujuran di sektor pendidikan pada berbagai levelnya, tapi juga mencerminkan sistem. Potret tentang kurangnya kita “mengopeni” nilai kejujuran, bahkan cenderung mengabaikan.
Ditambah lagi kejujuran kini kian tergerus oleh kegemaran kita mengemas narasi keberhasilan. Di saat indeks integritas cenderung buruk dan indeks persepsi antikorupsi terus menurun, keterampilan kita memoles “data menjadi citra” semakin piawai. Kita sering mengklaim bahwa program pembangunan yang dijalankan telah mencapai 90 persen sasaran. Program mengentaskan ribuan warga dari kemiskinan mencapai 80 persen. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat telah mencapai 95 persen.
Di atas kertas, semua gemerlap. Namun, mari sejenak berjalan kaki ke gang-gang sempit kota, menepi ke desa-desa terpelosok, atau berbincang dengan guru honorer yang gajinya kadang tidak cukup untuk membeli susu anaknya. Di sana, kita tidak menemukan angka 95 persen itu, tapi hanya menemukan “kesabaran”. Ada jurang yang menganga antara “data pencitraan” dan “data kenyataan”. Ketika grafik keberhasilan disusun atas dasar ingin tampil memukau, maka kita bukan sedang mengelola negara, tetapi sedang membuat pertunjukan. Memang, tidak ada bangsa yang sepenuhnya jujur. Itu fakta yang tak terbantahkan. Namun, bangsa-bangsa besar di dunia tumbuh dari keberanian mengaku kekurangan secara terbuka. Konon, Jepang tidak bangkit dari reruntuhan perang dengan memoles statistik, tapi dengan kesadaran atas kegagalan dan ada tekad kuat untuk memperbaikinya. Jadilah negaranya seperti yang kita lihat.
Kita harus mulai beralih dari narasi keberhasilan menuju narasi menghadapi kekurangan. Kita mulai menjadi pejabat (pada berbagai level birokrasi) yang mau mengatakan, “Ya, program ini belum berhasil karena hambatannya adalah A, B, dan C”. Kita mulai tempatkan angka kebenaran di atas kepentingan (sekalipun mungkin tidak relevan secara politis).
Memuja data agregat Ada satu kegemaran yang membentuk watak kolektif kita, yaitu sangat “doyan” mempertontonkan data agregat, bukan data terurai. Kita suka dengan angka-angka besar yang mengilap, sebagai panggung glamor tempat semua keberhasilan kita pertontonkan ke publik. Padahal, kita tahu bahwa di balik tirainya, banyak cerita yang tak tersuarakan, banyak luka yang tak terdata.
Data agregat menjadi primadona kita setiap kali melaporkan capaian program pembangunan. Kita sebutkan bahwa 95 persen target program telah tercapai. Bahwa indeks kebahagiaan meningkat. Bahwa angka kemiskinan menurun secara signifikan. Namun, kita enggan bertanya, 95 persen itu siapa? Bahagia yang dirasakan siapa? Kemiskinan menurun di daerah mana?
Kita lebih tertarik membicarakan tentang berapa banyak masyarakat yang telah terbantu daripada siapa yang masih tertinggal. Kita senang mendengar bahwa program pendidikan berhasil menjangkau 87 persen anak usia sekolah, tapi kita tidak banyak menyampaikan siapa saja 13 persen yang tertinggal dan kenapa mereka gagal terjangkau. Kita abai pada kegagalan, karena yang diangkat hanya angka rerata. Padahal, rerata tidak pernah mewakili siapa pun.
Ibaratnya kita sedang berdiri. Kaki kanan mengijak api dan kaki kiri mengijak es, maka secara rata-rata, tubuh kita berada dalam suhu yang ideal. Namun tentu saja kita sedang menghadapi kematian. Betul bahwa kita butuh angka dan data rerata, karena berguna untuk mengambil keputusan di tingkat makro. Namun, kita harus berhenti “memujanya”. Kita harus mulai menghormati kenyataan. Kita mulai menyadari bahwa kejujuran bukan musuh, tapi sahabat terbaik pembangunan. Kegemaran kita pada agregat bukan hanya urusan metode pelaporan capaian program, juga mencerminkan karakter kejujuran. Kita tidak sekadar menutupi kekurangan diri, tapi menolak melihatnya.
Kita lebih takut pada kesan buruk daripada pada kondisi buruk. Maka kita membuat narasi-narasi keberhasilan dalam skala makro, meski realitas mikronya berbanding terbalik. Sekalipun kita melakukan tanpa niat buruk, “maniak agregat” seperti itu adalah bentuk ketidakjujuran yang sistemik. Kita mengesampingkan kejujuran demi kenyamanan. Kejujuran bukan sekadar soal berkata benar, tapi juga soal keberanian untuk menampilkan data yang tidak menggembirakan. Kejujuran adalah keberanian menyajikan data yang membukakan mata, bukan yang “menyilaukan mata”. Kita masih terlalu tergoda oleh tepuk tangan semu. Kita berlomba membuat laporan yang mengesankan, bukan laporan yang mencerminkan kenyataan. Perlu kita sadar bersama bahwa pembangunan bukanlah pertunjukan dan data bukan panggung sandiwara. Kita harus sadar pada data kejujuran dan berbicara dengan kejujuran data.
Sumber: Kompas
