CIMAHI, Media3.id – Hasil pembahasan dari FGD yang dilaksanakan Kecamatan Cimahi Tengah pada Selasa (4/2), dibahas kembali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif tingkat Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2025, yang dilaksanakan di aula Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, Jalan Terusan No. 44, Cimahi Tengah, Kamis (6/2/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Walikota Cimahi Benny Bachtiar, Bina Wilayah (Binwil) Kecamatan Cimahi Tengah, Camat Cimahi Tengah Asep Bachtiar.
Turut hadir pula anggota DPRD Kota Cimahi Ike Hikmawati dan Ayis Lavilianto dari Fraksi PKS, H. Sudiarto dan Indriasari Sih Dewanti dari Fraksi Golkar, Warman Suryaman dari Partai PKB, Kepala OPD, unsur Forkopimcam, para Lurah se Kecamatan Cimahi Tengah beserta seluruh jajaran, Ketua LPM Kecamatan Cimahi Tengah Marwanto, Para Delegasi tiap kelurahan se-Kecamatan Cimahi Tengah, Para Ketua Lembaga, Para Kader Perencana Pembangunan, Tim Penggerak PKK, Kader Pemuda, Posyandu, Perwakilan UMKM dan Perempuan serta tokoh masyarakat dan agama yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah, dan para tamu undangan lainnya.
Pj. Walikota Cimahi Benny Bachtiar mengatakan bahwa dalam rangkaian kegiatan Musrenbang Kecamatan, sebagai bahan perumusan prioritas pembangunan serta arah kebijakan rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi tahun 2026.
“Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan tahap selanjutnya setelah Musrenbang tingkat Kelurahan, juga merupakan bagian dari perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, yang diharapkan dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan yang berkualitas dan bersinergis untuk diusulkan pada Musrenbang tingkat Kota Cimahi,” ucap Benny.
Seperti yang kita ketahui, sambung Benny, bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi tahun 2025 mengacu pada rencana pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2023-2026.
“Namun demikian, pasca Pemilukada, Kota Cimahi telah memiliki Kepala Daerah Terpilih, yang rencananya akan dilantik pada tanggal 6 februari 2025, tentunya harus segera disusun RPJMD yang memuat visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih. Hal ini sangat mempengaruhi rancangan RKPD tahun 2026 yang akan disusun,” paparnya.
Selain itu, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi ini, penting kiranya untuk bersinergi dan selaras dengan perencanaan yang dilakukan di tingkat Provinsi dan Pusat.
“Penyusunan RKPD Kota Cimahi tahun 2020, diawali dengan rangkaian musrenbang, mulai rembug tingkat rw, musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan serta musrenbang tingkat kota,” ulas Benny.
Hal ini kata Benny, merupakan upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat guna merumuskan permasalahan dan usulan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan rencana pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2013-2026, pihaknya sampaikan bahwa yang menjadi permasalahan utama untuk diselesaikan di Kota Cimahi pada tahun 2026 adalah sebagai berikut ;
1. Tingginya angka kemiskinan
2. Kurangnya daya saing SDM
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan, dan
5. Belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan.
Sedangkan isu strategis ditetapkan sebagai berikut ;
1. Kemiskinan
2. Kualitas dan daya saing SDM
3. Kualitas pembangunan ekonomi
4. Tata kelola pemerintahan
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Sebagai informasi, Benny melanjutkan, proses integrasi visi dan misi kepala daerah terpilih akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan dokumen RKPD Kota Cimahi tahun 2026.
“Berdasarkan rencana pembangunan daerah tahun 2026. Maka, tema pembangunan Kota Cimahi adalah ‘Penguatan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia’,” imbuhnya.
Dalam rangka perekonomian perwujudan daerah stabilitas tersebut, maka Pemerintah Kota Cimahi mendorong penguatan potensi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia nya.
Benny menyebutkan, prioritas pembangunan daerah Kota Cimahi tahun 2026, salah satunya adalah ;
1. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota,
2. Pemenuhan infrastruktur pelayanan
dasar perumahan dan kawasan pemukiman, dan
3. Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi.
“Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bahwa seluruh kegiatan perencanaan pembangunan telah menggunakan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga seluruh usulan program dapat dipantau secara transparan dan terekam dengan baik,” jelas Benny.
Tak lupa Benny ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan Cimahi Tengah ini.
“Semoga rumusan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dalam kesepakatan Musrenbang tingkat Kecamatan ini dapat dibahas secara berjenjang, untuk selanjutnya disepakati menjadi usulan yang dapat diakomodir dalam dokumen RKPD Kota Cimahi tahun 2026,” harapnya.
Sementara itu, Camat Cimahi Tengah Asep Bachtiar melaporkan bahwa Musrenbang ini menjadi salah satu rangkaian akhir untuk mengesahkan usulan program prioritas pembangunan pada 2026 hasil dari FGD tingkat Kecamatan Cimahi Tengah.
“Dan saya, baik secara lembaga maupun pribadi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta FGD, terutama kepada segenap tim dari pemerintah kota, baik dari unsur perencana, Binwil, serta pihak-pihak yang membantu pelaksanaan Musrenbang ini,” ucap Asep.
Asep pun menjelaskan hasil dari FGD, bahwa para peserta FGD telah berhasil menentukan skala prioritas pembangunan di Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2026 dari masing-masing bidang, yang terdiri dari bidang Ekonomi, bidang Infrastruktur/Fisik, bidang Sosial Budaya, dan bidang Pemerintahan.
“Terdapat 10 usulan prioritas dari keempat bidang, dan ini nantinya akan diperjuangkan di tingkat kota agar seluruh usulan yang telah disusun dapat diakomodir oleh Pemerintah Kota Cimahi demi kemajuan daerah,” terangnya.
Dan yang menjadi permasalahan utama sekaligus menjadi pusat perhatian dalam Musrenbang kali ini, salah satunya adalah masalah sampah.
Menurut Asep, masalah sampah ini menjadi problematik, tidak hanya di Kota Cimahi tetapi juga di tingkat Provinsi Jawa Barat hingga sempat viral di berbagai media.
“Pembangunan drainase lingkungan serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) juga berkaitan erat dalam perencanaan pembangunan ke depan,” tuturnya.
Asep berharap dengan adanya Musrenbang ini, solusi konkret dapat segera diimplementasikan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, khususnya dalam pengelolaan sampah dan infrastruktur dasar.
“Mudah-mudahan semua permasalahan dapat ditangani dengan baik, sehingga kondisi di Cimahi semakin stabil dan nyaman bagi masyarakat,” tandasnya
(Sinta)
