CIMAHI, Media3.id – Anggota DPRD Kota Cimahi fraksi NasDem H. Enang Sahri Lukmansyah mengatakan bahwa prioritas utama dalam Musrenbang Citeureup ini ada di bidang Fisik mengenai Permasalahan Banjir.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri acara Musrenbang Partisipatif Tingkat Kelurahan Citeureup Tahun 2025, yang digelar di Aula kantor Kelurahan Citeureup, Jl. Encep Kartawiria No. 29, Citeureup Cimahi Utara, beberapa pekan lalu.
Enang menerangkan bahwa Musrenbang ini hanya merangkum dari hasil FGD.
“Dari ke 4 bidang, ternyata bidang Fisik tetap yang mendominasi termasuk bidang Ekonomi,” ujar Enang.
Di bidang fisik ini, sambung Enang, yang paling banyak disini yang sangat meresahkan adalah masalah banjir.
“Memang banjir ini merupakan suatu problem yang setiap tahun muncul, salah satunya di Jalan Encep Kartawiria ini, ini bagian yang harus kita sepakati bersama, karena banjir ini dampak dari beberapa kegiatan perumahan juga, dimana perumahan banyak yang tidak konsen terhadap kewajibannya untuk memperhatikan masalah Fasos (Fasilitas Sosial-red) dan Fasum (Fasilitas Umum-red),” paparnya.
Pada saat pembangunan utilitas dan pembangunan drainase perumahan, pengembang tidak sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan, kata Enang.
“Dampaknya adalah keluar dari komplek itu memasuki daerah masyarakat dan tentu dipinggir-pinggir jalan utama kita, ini yang menjadi problem, maka kita meminta Pak Camat untuk tetap melakukan pengawasan secara lebih total lagi,” ulasnya.
Enang berharap masalah Fasos/Fasum kedepannya secara tegas dipinta dulu dari para pengembang.
“Jangan sampai para pengembang meninggalkan utang kepada kita” imbuhnya.
Enang menyebutkan bahwa RTH (Ruang Terbuka Hijau-red) dari 15 kelurahan itu, hanya ada di Kelurahan Citeureup dan Cipageran, sementara di kelurahan yang lain sudah tidak ada.
“Citeureup dan Cipageran masih cukup untuk berkembang, tapi dampaknya ke semua wilayah,” katanya.
Saat dipertanyakan mengenai permasalahan banjir yang tak kunjung usai dan selalu diajukan dalam Musrenbang tiap tahunnya, Enang menjelaskan.
“Memang ada hal yang menjadi problem tersendiri, DPKP dengan PUPR itu harus duduk bersama, banjir itu diakibatkan dari 2 saluran, saluran drainase jalan dan saluran drainase irigasi, ini kan harus nyatu, karena pada saat irigasi itu pasti larinya ke jalan, jalan tugasnya adalah PUPR, ini yang harus kita sinkronkan, agar mereka menanganinya bersama-sama. Jangan sampai drainase jalan diperbaiki tetapi drainase irigasi tidak diperbaiki, itu sama saja akan tetap banjir lagi dan banjir lagi, jadi harus dua-duanya ditangani,” ungkapnya.
(Sinta)
