Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi PKS H. Supiyardi, S.Pd.I., M.Si
CIMAHI, Media3.id – Anggota DPRD Kota Cimahi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. Supiyardi, S.Pd.I., M.Si, menggelar Reses Masa Persidangan I Tahun 2024 di Daerah Pemilihannya (Dapil) 3 Cimahi, Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong, yang bertempat di Aula Aliyardi Education Center, Jalan Rancabentang No. 256, Cibeureum Cimahi Selatan, Minggu (15/12/2024).
Reses tersebut dihadiri 300 konstituen yang terbagi ke dalam 2 sesi, masing-masing sesi dihadiri 150 konstituen, yang berasal dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Cibeureum dan Kelurahan Melong, yang terdiri dari Para Ketua RW, Para Ketua RT, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat lainnya.
Usai reses saat dikonfirmasi, Supiyardi menjelaskan bahwa dalam reses yang dilaksanakannya terdapat berbagai usulan dari masyarakat, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan.
“Pertama, terkait pelayanan publik yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti surat menyurat, surat keterangan, KTP, KK, mereka ingin segalanya dipermudah dan tidak berbelit dalam pembuatannya,” ungkapnya.
Apalagi masalah urusan kesehatan, sambung Supiyardi, juga inginnya dipermudah.
“Apalagi yang sudah lama disini, mereka tidak mempunyai KTP, KK, juga BPJS, pelayanannya minta dipermudah, mereka minta ditangani dulu kemudian nanti diurus belakangan persyaratannya,” katanya.
Kemudian dalam bidang ekonomi, terutama Bansos dari pemerintah.
“Mereka minta dievaluasi kembali, supaya yang dapat itu tepat sasaran, terutama PKH dan lainnya,” imbuhnya.
Selanjutnya di bidang infrastruktur atau bangunan fisik, kata Supiyardi, mereka berharap adanya skala prioritas.
“Misalnya, masalah drainase yang sampai saat ini belum dibangun juga, kemudian masalah PJG yang terlalu sedikit, jatah satu kelurahan hanya 10 titik dalam 1 tahun, karena masyarakat ingin Cimahi Mencrang,” ulasnya.
Lalu, terkait masalah pengaspalan jalan, dimana 1 anggota dewan jatahnya hanya 1300.
“Sementara yang mengajukan ada 344, ini gak mungkin, kemudian bedah rumah, memang sangat dibutuhkan, tapi kadang sulit untuk memenuhi persyaratan, misalnya warisan belum dipecah, sehingga rumah sudah mau rubuh tidak bisa dibantu, hal seperti ini yang mereka minta dipermudah,” beber Supiyardi.
Terkait pengelolaan keuangan untuk bedah rumah pun, lanjut Supiyardi, kalau bisa jangan dibelanjakan dulu oleh pihak kelurahan, sehingga tidak cukup.
“Kalau bisa di suruh belanja sendiri, sepertinya lebih aman,” imbuhnya.
Bukan hanya itu, terkait masalah banjir Melong pun sampai saat ini belum ada realisasi dari Pemerintah Kota Cimahi.
“Mudah-mudahan Pemerintah Kota dapat cepat menangani banjir Melong dengan baik,” tutur Supiyardi.
Begitu pula di bidang pendidikan, masyarakat berharap SMP Negeri untuk Cibeureum Melong ini di tambah satu lagi.
“Atau disini banyak sekolah swasta, mereka berharap pemerintah dapat memperhatikan sekolah-sekolah swasta baik sarana maupun prasarananya termasuk guru pembantunya, juga terkait masalah zonasi diharapkan untuk dihapuskan karena merugikan bagi anak-anak yang punya kapasitas, selain itu ada permintaan untuk diadakan Perguruan Tinggi Negeri, dan yang terakhir di bidang pendidikan, ada permintaan kenaikan honor untuk Guru PAUD,” papar Supiyardi.
Selain itu, ada juga permintaan untuk sarana ibadah.
“Pemerintah kota tidak pernah memberikan sumbangan, kalau dulu ada bansos, sampai saat ini belum ada,” ucap Supiyardi kembali.
Dan yang terakhir masalah sampah, penarikan sampah terlalu sedikit, sehingga sampah menumpuk di jalanan.
“Jadi, tolong untuk diperhatikan, terutama untuk RW 26 Melong,” pungkasnya.
Dengan adanya berbagai macam usulan dari masyarakat tersebut, Supiyardi sebagai anggota dewan tentunya akan menampung dan memperjuangkannya.
“Setiap ada EKE (Evaluasi Kinerja Eksekutif) pemikiran ini saya masukkan, kemudian juga ketika pembahasan anggaran, kita masukkan juga supaya pemerintah ada perhatian sepenuhnya yang diharapkan masyarakat ini,” tandasnya.
(Sinta)
