DEPOK (Jawa Barat), media3.id – Menanggapi statement dari Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Fraksi Gerindra Hamzah, terkit pedasnya kritikan terhadap Dinas Kesehatan Kota Depok yang mengatakan bahwa menu makanan pencegahan stunting dianggap tidak layak, Walikota Depok Mohammad Idris menyampaikan sanggahannya dalam sesi wawancaranya kepada awak media.
Usai menghadiri Sidang Paripurna masa sidang ketiga tahun 2023, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dalam agenda “Persetujuan DPRD Terhadap Raperda APBD Kota Depok T.A 2024, Idris dikonfirmasi awak media terkait pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Depok.
“Evaluasi, emang apanya yang perlu di evaluasi, dicopot, orang kerjanya bagus kok. Jangan cuma kesalahan sedikit, jangan karena setetes nila, rusak susu sekotak. Untuk evaluasi, yang lainya dah,” kata Idris, di halaman ruang sidang Paripurna DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City Kota Depok, Rabu (22/11/2023).
Masih kata Idris, untuk vendor di Tapos sudah kita evaluasi, dan mereka karena tidak sanggup menangani sekian puluh ribu rantang, akhirnya mundur karena ketentuannya tadi. Ini harus difahami ya, harus disamakan satu persepsi, ini kan permasalahannya persepsi yang berbeda. Seperti ada ungkapan 4 sehat , 5 sempurna, itu untuk orang normal. Kemudian ini merupakan makanan tambahan lokal. Makanan bukan seperti snack kita saat kita rapat, kemudian di skors dan kita mendapatkan snack, bukan begitu ukurannya. Nah ini makanan tambahan lokal yang artinya dibuat sendiri dengan ukuran yang sudah diukur oleh ahli gizi, nutrisinya sekian, ini nya sekian, coba dibayangkan itu semua di timbang sebanyak puluhan ribu. Kalau kesalahan kesalahan dikit, ya kita tetap awasi, dan untuk Kecamatan yang lain sudah biasa -biasa aja, lanjut Idris.
Idris mengajak untuk menyamakan persepsi seiring dari permintaan Presiden RI untuk minta diklarifikasi, itu kan cuma pemberitaan di media, dia (Presiden) minta di klasifikasi, apa sih aduannya, kayak apa sih? Kalau memang ada, kita melakukan pemeriksaan. Juga seperti Menko PMK , karena persepsi tadi, belum mendapatkan penjelasan yang detail tentang masalah juknis (petunjuk teknis) dari menteri kesehatan. Juknisnya bisa kita kasih kok ke beliau, nih kayak gini. Kenapa Rp 18.000, bukan Rp 25. 000 ?, Nah ini menyalahkan juknis. Jadi Rp. 18.000 itu juknis dari sana, papar Idris .
Idris melanjutkan, dengan Rp. 18.000 ini, kita berikan kepada penyedia, sanggup gak?, Rp. 18.000 untuk sekian anak selama 88 hari, dengan ukuran sekian-sekian, buahnya begini-begini, ini diajarin juga ya, seperti itu.
Idris Anggap Anggota DPRD Tidak Menjalankan Tugas dan Fungsi Sebagaimana Mestinya
Idris juga menyinggung, “Terkait teman-teman DPRD, temen-temen pemerintah semuanya harus evaluasi. Ini karena memang kita tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Karena ini kan DID (Dana Insentif Daerah), ini sebelumnya sudah di kasih tau oleh kementrian bahwa Depok akan mendapatkan hadiah sekian. Makanya masuklah dana ini, karena di pertengahan tahun informasinya, maka kita masukkan di ABT, dimana pembicaraan ABT itu bersama Banggar., lalu Banggar dengan TAPD, harusnya tau kan semuanya ada anggaran ini, berarti tugas saya sebagai Komisi ini, harus mengawasi begitu, ini jangan sudah terjadi naah ini yang jadi masalah. Apalagi sudah diviralkan duluan, sehingga ibu-ibu yabg tadinya semangat untuk bekerja, menjadi trauma , kata Idris.
Tidak mengambil untung besar kok, cuma Rp. 4.000 – Rp. 5.000 untuk satu makanan itu, jadi luar biasa ibu-ibu UMKM itu kerjanya, tambahnya.
Ucapan Idris tentang , “Media Bodrek”
Ia pun menghimbau, kepada masyarakat, kepada teman-teman semuanya, kalau memang ada masukan yang didapatkan dilapangan, laporkan. Jangan di foto yang jelek-jelek, seolah makanan basi, lalu dilempar ke media. Ini gak bagus, kita sedang menghadapi suasana politik yang sudah tensinya ini naik, nanti malah tambah naik tensinya malah repot.
“Coba ditulis, kejadian kayak gini, nanti kita teliti oleh ahli gizi atau pakar gizi nya. Jangan bukan pakar , gak ngerti tentang gizi, bicara tentang gizi. Coba bukan media, misal “Media Bodrek” misalnya, terus dia ngomong-ngomong media, kan gak pantes kan?, harus jadi ahli media informasi,, komunikasi, itu ” kata Idris ketus. (Ardhie)
