Suasana antrian pengisian solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Nelayan (SPBBUN) Tawang, Kendal, semenjak terjadi pembatasan dan pengalihan kuota pasokan.
Kendal, Media3.id- Nelayan di Kelurahan Bandengan, Kecamatan Kota Kendal, sejak 30 Juli silam harus mengantre seharian untuk mendapatkan jatah solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBBM) Untuk Nelayan. Selain itu, jatah solar yang didapat nelayan berkurang dari 50 liter menjadi 20 liter sekali datang. Kondisi ini memaksa para nelayan tidak bisa melaut setiap hari karena alokasi solarnya tidak memadai.
“Jatah awalnya 50 liter bisa untuk melaut sehari sekali, karena sekali jalan minimal 40-50 liter solar. Sejak dua pekan lalu harus antre dua kali, paling cepat tiga hari sekali melaut, kadang bisa empat hari sekali melaut. Susah dan bingung jadinya,” ungkap Jamal, Rabu (18/8/2021).
Jamal menambahkan, langkanya solar membuat penghasilan nelayan menurun drastis. Nelayan yang biasanya berpenghasilan setiap hari harus tertunda dengan keadaan, sedangkan kebutuhan keluarga terus mengalir setiap harinya. Dari biasanya penghasilan kotor Rp 500.000 – Rp 600.000, sekarang paling hanya Rp 100.000 – Rp 120.000.
“Kelangkaan ini sudah yang keempat kalinya terjadi di tahun 2021 ini,” ucap Jamal.
Sementara itu Maskuri yang bertugas di stasiun pengisian bahan bakar minyak nelayan mengatakan kelangkaan solar kali ini sudah berlangsung sejak akhir Juli lalu. “Biasanya pasokan 16.000 liter selalu datang setiap hari, tetapi sekarang ini datangnya dua hari sekali. Sehingga penjatahan kepada nelayan juga dikurangi menjadi 20 liter per hari,” terang Maskuri. Meski begitu, imbuhnya, harga solar tidak berubah, tetap Rp 5.200 per liter.
Terkonfirmasi dari Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal, Hudi Sambodo bahwa tambahan kuota yang telah diajukan oleh Pemkab Kendal sebesar 4.200 kiloliter kepada Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas dimaksudkan untuk menutup kekurangan alokasi solar subsidi hingga akhir Desember 2021.
“Pengajuan ini diharapkan dapat memperoleh titik terang untuk menanggulangi dampak kelangkaan solar subsidi bagi para nelayan,” ucap Hudi.
Di Kendal terdapat 10.000-an nelayan yang berlokasi di Tawang dan Bandengan serta sekitarnya. Sebanyak 3.000-an nelayan di Bandengan, sisanya di Tawang, Tanggulmalang dan Karangsari. “Ini yang sedang diperjuangkan bupati agar mendapatkan tambahan kuota solar subsidi lagi,” imbuhnya.
Menilik data, pada 2021 ini Kendal hanya menerima kuota solar 65 persen atau 7.150 kiloliter dari jumlah kebutuhan yang diajukan sebanyak 11.400 kiloliter. Kebutuhan solar bagi nelayan sudah diatur dengan melihat kapasitas mesin kapal.
Setiap mesin berhak menerima 20 liter solar subsidi setiap harinya. Kebutuhan jadi membengkak ketika nelayan menambah kapasitas mesin kapal, sementara kuota solar subsidi yang didapatkan dari pemerintah pusat belum sesuai kebutuhan yang ada.
“Kita hitungnya per mesin, ada yang sampai dapat 100 liter untuk kapal besar yang mesinnya lebih dari 4. Sedangkan kebutuhan yang kita ajukan belum terserap semua,” terangnya.
Semua pembelian solar subsidi, terang Hudi, harus menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Sebanyak 65 persen dari jumlah kuota yang didapatkan sudah terdistribusikan pada Agustus. Sisanya, DKP Kendal akan memastikan agar pendistribusian lancar, meskipun ada pengalihan alokasi di beberapa waktu tertentu hingga Desember.
“Di SPBUN Tawang distribusi 16.000 liter setiap hari karena jumlah nelayan banyak. Sedangkan di SPBUN Bandengan distribusi 2 hari sekali. Khusus nelayan di Tanggulmalang, Sendang Sikucing, Patebon dan sekitarnya bisa beli di SPBU Lanji dan Gemuh. Bisa subsidi karena kita sudah MoU dengan Pertamina,” pungkas Hudi.
• (Shaleh Rudianto)
