KARAWANG, Media3.id- Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana sempat viral atas pengakuannya yang telah mengakui kesalahannya yaitu dengan mengizinkan pembangunan di zona wilayah yang semestinya tidak dibenarkan menurut aturan tata ruang Kabupaten Karawang.
Selain mengakui bahwa hal tersebut kesalahanya, Cellica juga menyalahkan kebijakan- kebijakan pemimpin sebelumnya.
“Meluapnya Sungai Citarum, Cibeet dan Cikalapa ini bukan hanya dari tingginya intensitas curah hujan saat ini, tapi karena ulah manusia salah satunya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh saya Pemerintah Daerah dan kebijakan lama- lama,”ungkap Cellica di dalam Video yang berdurasi 30 detik tersebut.
Namun menurut Asep Agustian SH. MH yang biasa disapa Askun, Bahwa Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana tidaklah salah namun yang salah berada di bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena merekalah yang paham soal kajian tata ruang dan dampak dari pembangunan seperti sodetan, resapan air, cut and fill dan lainnya.
“bupati itu tidak salah tetapi yang salah itu OPDnya. Emang bupati ngerti gitu tentang sodetan, tentang resapan air, terus tentang cut and fill, tentang Amdal, emang bupati ngerti, kan tidak” kata Askun saat diwawancara di kantornya, Kamis (25/02/21).
Karena kata Askun, Bupati hanya menandatangani atas usulan hasil kanjian dari OPD yang turun langsung kelapangan dan menyatakan hasil kajiannya
“dia hanya mendatangani atas usulan, atas semua kanjian, atas semua lainnya, maka kebijakan ditandatanganinya, kan gitu. Nah yang salah tetap para OPDnya. Apasih harus menyatakan ini tidak begini tidak begitu dan ini bisa begini, ini bisa begitu. Padahalkan sesungguhnya tidak begitu” jelasnya.
Sebelumnya, Askun sempat menkritisi soal perumahan elit Rolling Hill di Kawasan KIIC. Ia mempersilahkan kepada pengusaha dan tidak melarangnya asalkan mentaati aturan melengkapi izin-izinnya yang tidak harus mengandalkan uang yang didepannya.
“saya pernah bilang terkait Rolling Hill dulu. Silahkan para investor datang ke Kabupaten Karawang untuk berinvestasi di Karawang, tetapi dengan catatan lengkapi seluruh izin. Izin disini tanda kutif bukan pulus sesuatu segala galanya dengan duit tetapi kajian-kanjiannya ituloh” ungkapnya.
Iapun menjelaskan Para OPD dalam menyampaikan hasil kajiannya jangan asal asalan karena di OPD banyak orang pintar dan hasil dari kanian tersebut disampaikan jangan asal ibu senang atau Ais karena danpaknya, masyarakatlah yang dirugikan.
“alhasil pada kenyataannya semua penelitian, semua kajian, semua apa-apanya disana banyak orang pintar disana. Yang duduk jadi kepala dinas itu bukan orang bodoh tetapi pada saat ini, para kepala dinas ini menyampaikan kepada bupati itu ais (asal ibu senang). Berdampaklah pada akhirnya banjir” pungkasnya.
(Dmn Hr)
