BANJAR, Media3.id– Pemerintah Kota Banjar terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang direncanakan mulai direalisasikan pada 2027 mendatang.
Wali Kota Banjar H. Sudarsono mengatakan, rencana pembangunan tersebut pada prinsipnya telah mendapat persetujuan. Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai persyaratan teknis, termasuk kesiapan lahan, pematangan lahan, kajian lingkungan serta dokumen pendukung lainnya.
“Sudah disetujui, tinggal pelaksanaan persiapan persyaratan, AMDAL, dan sebagainya, termasuk persiapan lahan,” kata Sudarsono.kepada awakedia, Rabu (3/11/2026) ketika di hubungi melalui saluran whatsapp
Menurutnya, lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut juga telah masuk dalam proses administrasi di tingkat pemerintah pusat. Pemkot Banjar kini masih melakukan sejumlah kajian untuk memastikan kondisi dan kelayakan lahan.
“Besok mau diukur NPO-nya harus seperti apa supaya layak dan nyaman untuk pembangunan kawasan tersebut,” ujarnya.
Sudarsono menyebut, pembangunan Sekolah Rakyat tersebut direncanakan menggunakan anggaran sekitar Rp700 miliar pada 2027. Ia berharap seluruh persyaratan dapat segera dipenuhi sehingga proses pembangunan bisa segera ditentukan pemerintah pusat.
“Kita anggaran direncanakan Rp700 miliar di 2027. Doakan, saya sedang mengejar supaya ini langsung realisasi 2027,” katanya.
Ia menargetkan pada Februari 2027 sudah terdapat kejelasan mengenai pelaksanaan pembangunan, termasuk pihak yang akan mengerjakan proyek tersebut.
“Kalau semua persyaratan bisa kita penuhi, lahan bisa kita siapkan, mudah-mudahan Februari 2027 sudah ada keputusan kapan dibangun, dalam artian siapa pemenangnya dan sebagainya,” tuturnya.
Pemkot Banjar, kata Sudarsono, pada dasarnya memiliki peran dalam menyiapkan lahan dan berbagai persyaratan pendukung. Sementara pelaksanaan pembangunan merupakan program pemerintah pusat.
“Program pusat, semuanya ditentukan oleh pusat. Kita hanya menyiapkan lahan, mungkin cut and fill atau pematangan lahan, AMDAL, dan persyaratan PBG serta lainnya,” jelasnya.
Terkait konsep pendidikan, Sudarsono menyebut Sekolah Rakyat tersebut diperkirakan mencakup jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun, desain dan bentuk bangunan secara detail masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
“Sekolah Rakyat itu kemungkinan besar dari SD sampai SLTA. Kita belum tahu persis. Kita ingin tahu nanti gambarnya seperti apa,” katanya.
Yang menarik, Sekolah Rakyat tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Banjar. Peserta didik nantinya berpotensi berasal dari wilayah sekitar yang berbatasan dengan Banjar, seperti Kabupaten Ciamis, Pangandaran hingga Cilacap.
Menurut Sudarsono, sasaran utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil kesejahteraan yang menjadi prioritas program tersebut.
“Bisa dari daerah sekitar. Dari Pangandaran bisa, Cilacap bisa, Ciamis bisa, daerah-daerah yang berbatasan dengan kita,” ujarnya.
Ia menegaskan, program Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Para peserta didik nantinya akan mendapatkan berbagai kebutuhan selama mengikuti pendidikan, termasuk makan dan minum, serta pembinaan kedisiplinan.
“Di situ semuanya dijamin. Mulai dari makan, minum, semuanya. Anak masuk di situ dididik, disiplin supaya bagus hasilnya,” katanya.
Sudarsono berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup keluarganya.
“Ke depan bisa jadi cikal bakal untuk mengangkat derajat keluarganya, sehingga bisa keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.
Reporter (Johan)
