BANJAR, media3.id – Delapan atlet disabilitas Kota Banjar harus berjuang membawa nama daerah di ajang Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) VII Jawa Barat 2026. Namun, di tengah perjuangan tersebut, perhatian pemerintah daerah justru menjadi sorotan setelah prosesi pelepasan kontingen, Sabtu (21/11/2026), berlangsung tanpa kehadiran pejabat pemerintah.
Ironisnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Banjar, H. Kaswad, mengaku telah menugaskan kepala bidang (Kabid) untuk mewakilinya. Namun, berdasarkan kondisi di lokasi kegiatan, tidak terlihat pejabat yang disebut mendapat penugasan tersebut hadir dalam prosesi pelepasan.
Perbedaan keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi internal Dispora sekaligus keseriusan dukungan pemerintah terhadap perjuangan atlet disabilitas.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kaswad menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Depok untuk mengikuti kegiatan penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Ia menyebut telah menugaskan Kabid untuk menggantikan kehadirannya dalam kegiatan pelepasan atlet PEPARDA.
Namun, fakta di lokasi menunjukkan tidak adanya pejabat yang hadir mewakili Dispora. Kondisi ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pelepasan tersebut merupakan momentum penting bagi para atlet yang akan membawa nama Kota Banjar di tingkat Jawa Barat.
Sorotan tidak berhenti pada persoalan ketidakhadiran pejabat. Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kota Banjar, Muhamad Nasruhan, sebelumnya juga mengungkapkan keterbatasan anggaran yang berdampak terhadap jumlah atlet dan kontingen yang diberangkatkan.
Dari rencana awal sebanyak 20 atlet dengan total kontingen sekitar 40 orang, NPCI hanya mampu memberangkatkan delapan atlet untuk berlaga di empat cabang olahraga, yakni atletik, bowling, renang, dan bulu tangkis.
Nasruhan menyebut kebutuhan anggaran ideal untuk keberangkatan atlet dan kontingen mencapai sekitar Rp250 juta. Sementara anggaran murni NPCI yang diterima hanya Rp25 juta untuk operasional selama satu tahun.
Bahkan, ia mengaku sempat menghadapi ketidakjelasan anggaran hingga keberangkatan kontingen hampir tidak terlaksana.
“Kita hampir tidak memberangkatkan karena tidak ada kejelasan anggaran pemberangkatan. Tapi kita terus berkoordinasi, akhirnya ada anggaran melalui Dispora,” ungkap Nasruhan.
Menanggapi persoalan anggaran tersebut, Kaswad menegaskan bahwa pembiayaan PEPARDA tetap tersedia meskipun jumlahnya terbatas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Banjar.
“Anggaran ada, walaupun terbatas. Itu sudah disesuaikan dengan kemampuan anggaran Kota Banjar,” jelasnya.
PEPARDA VII Jawa Barat 2026 dijadwalkan berlangsung di Kota Bandung pada 22–28 November 2026. Delapan atlet Kota Banjar tersebut akan berjuang melalui empat cabang olahraga untuk mengharumkan nama daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran dan persoalan kehadiran pejabat saat pelepasan, para atlet tetap dituntut memberikan kemampuan terbaiknya.
Persoalannya, perhatian terhadap atlet semestinya tidak hanya muncul ketika mereka berhasil membawa pulang medali. Dukungan moral, penghargaan, dan perhatian pemerintah seharusnya hadir sejak proses pembinaan hingga keberangkatan menuju arena pertandingan.
Sebab, mereka memang berangkat untuk bertanding, tetapi nama Kota Banjar yang mereka bawa. Lantas, sejauh mana pemerintah daerah telah hadir memberikan dukungan terhadap perjuangan mereka?
(Reporter Johan)






