BANJAR, media3.id – Kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) kembali menjadi sorotan menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Buruh di Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis mendesak agar pemerintah tidak lagi menetapkan upah hanya berdasarkan formula kenaikan tahunan, tetapi mempertimbangkan angka KHL sebesar Rp3.615.805 per bulan.
Angka tersebut merujuk pada simulasi penetapan upah minimum yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dengan Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis masuk dalam klaster KHL Rp3.615.805.
Ketua PC SP KEP SPSI Kota Banjar-Ciamis, Dedi Rosdiana, S.H., CPLA, menilai angka tersebut harus menjadi perhatian serius Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab) dalam pembahasan UMK 2027.
Menurutnya, kondisi upah buruh saat ini masih terpaut cukup jauh dari kebutuhan hidup layak.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025, UMK 2026 Kota Banjar ditetapkan sebesar Rp2.361.241, sedangkan Kabupaten Ciamis Rp2.373.644.
Jika dibandingkan dengan simulasi KHL Kemenaker, terdapat kesenjangan sekitar Rp1,25 juta untuk Kota Banjar dan Rp1,24 juta untuk Kabupaten Ciamis.
Artinya, upah minimum yang berlaku saat ini baru berada di kisaran 65 persen dari angka KHL yang disimulasikan.
“Simulasi Kemenaker sudah jelas. KHL Banjar-Ciamis Rp3.615.805. Maka UMK 2027 harus mengacu pada angka itu. Jangan lagi menetapkan UMK hanya berdasarkan formula saja, karena UU 27 sudah memerintahkan untuk mengambil nilai yang tertinggi,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, persoalan upah bukan sekadar angka kenaikan tahunan, melainkan menyangkut kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurut Dedi, buruh di Banjar dan Ciamis menghadapi kebutuhan hidup yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain, sehingga sudah semestinya memperoleh penghasilan yang lebih mencerminkan kebutuhan hidup layak.Jumat (20/11/2026).
“Masyarakat Banjar berhak mendapatkan upah adil dan layak. Kita kerja banting tulang, kita bayar kebutuhan hidup yang sama mahalnya dengan daerah lain. Masa upah kita cuma Rp2,3 juta, sementara KHL kita Rp3,6 juta? Ini tidak adil,” tegasnya.
Dedi pun meminta Depekab Banjar dan Ciamis menyepakati angka KHL tersebut sebagai dasar pembahasan UMK 2027, paling lambat 25 November 2026.
Ia juga menilai kesepakatan Dewan Pengupahan menjadi bagian penting dalam memberikan landasan bagi proses penetapan upah minimum oleh pemerintah provinsi.
“Ini bukan hanya soal angka. Ini soal keadilan. Kalau Depekab menyepakati KHL ini, maka Gubernur punya dasar hukum yang kuat untuk menetapkan UMK sesuai KHL. Buruh Banjar-Ciamis berhak hidup layak,” tambahnya.
Kini, perhatian buruh tertuju pada proses pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan. Mereka berharap angka KHL tidak sekadar menjadi simulasi di atas kertas, tetapi benar-benar dipertimbangkan dalam kebijakan pengupahan 2027.
Sebab, bagi pekerja, upah minimum bukan hanya soal besaran nominal, melainkan juga tentang seberapa jauh penghasilan yang diterima mampu menopang kehidupan yang layak.
(Reporter Johan)






