Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K),
BANJAR, media3.id – Kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P(K), FISR ke Kota Banjar, Senin (21/9/2026), membuka peluang pengembangan fasilitas kesehatan di daerah tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi RSUD Kota Banjar yang dinilai memiliki keterbatasan infrastruktur untuk dikembangkan lebih jauh, khususnya dalam meningkatkan kapasitas pelayanan rawat inap.
Direktur Utama RSUD Kota Banjar, drg. Eka Lina Liandari, menyampaikan hal tersebut usai menerima kunjungan kerja Wamenkes.
Menurut Eka, kebutuhan pengembangan fasilitas semakin terasa seiring tingginya tingkat keterisian tempat tidur pasien. BOR RSUD Kota Banjar, kata dia, rata-rata berada di kisaran 80 persen.
“Untuk perkembangan, terutama rawat inap, kondisi sekarang memang tidak memungkinkan. Rumah sakit juga banyak pasiennya, BOR rata-rata sekitar 80 persen,” ujar Eka.
Kondisi tersebut membuat pengembangan pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan bangunan yang ada. Terlebih, peningkatan standar kamar rawat inap membutuhkan penyesuaian dan perubahan terhadap infrastruktur rumah sakit.
“Untuk standar kamar rawat inap, kita banyak harus mengubah infrastruktur yang ada. Jadi, kalau pindah ke tempat lain, harapannya kita bisa memiliki rumah sakit yang lebih bagus lagi,” katanya.
Relokasi Masuk Proyeksi Pemkot
Wakil Wali Kota Banjar, H. Supriana, mengatakan pemerintah daerah menangkap peluang dari kunjungan Wamenkes tersebut untuk mendorong peningkatan fasilitas kesehatan di Kota Banjar.
Ia menyebut relokasi RSUD sebenarnya sudah menjadi salah satu keinginan pemerintah daerah karena kondisi bangunan yang sudah cukup tua.
“Pemerintah daerah memang punya keinginan untuk merelokasi rumah sakit daerah karena sudah cukup tua dimakan umur, sehingga pelayanannya juga kurang maksimal karena kondisi,” ujar Supriana.
Bahkan, Pemkot Banjar telah memproyeksikan lokasi baru yang berada di kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
“Kita sudah ada proyeksi di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kita sedang melakukan ikhtiar, termasuk proses pembebasan dan sebagainya,” katanya.
Menurut Supriana, konsep yang tengah dibangun adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemkot Banjar akan mengupayakan kesiapan lahan, sementara pemerintah pusat diharapkan mendukung dari sisi program.
“Pemerintah daerah menyiapkan lahan, pemerintah pusat menyiapkan program. Mudah-mudahan ini bisa bersambut,” ujarnya.
Tak hanya RSUD, pemerintah daerah juga membahas kemungkinan penataan fasilitas puskesmas. Untuk puskesmas, Supriana menilai kebutuhan peningkatan fasilitas masih dapat dilakukan melalui renovasi.
“Kalau untuk puskesmas, kita akan sediakan tanah atau lahan yang cukup kalau memang dipandang perlu direlokasi. Tapi saya rasa kalau untuk puskesmas, renovasi saja mungkin sudah cukup,” pungkasnya.
(Joe)
