Kabupaten Tangerang (Banten) meria3.id- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang sukses menyelenggarakan kegiatan Pembinaan dan Penguatan IKM Padat Karya dalam Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Industri Daerah. Acara yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 23–24 September 2026 ini bertempat di Hotel Grantage BSD.
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, 11 kawasan industri yang telah berizin, serta upaya pelaku untuk memperkuat kepatuhan perizinan, pelaporan industri, pembinaan penyewa, dan penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Resmiyati Marningsih, mengatakan penguatan industri padat karya memiliki peran penting terhadap perekonomian daerah. Industri tidak hanya membuka kesempatan kerja, tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat rantai industri di Kabupaten Tangerang.
“Keberadaan industri padat karya memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam memberikan kesempatan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperkuat rantai industri di daerah,” ujar Resmiyati, pada Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, perkembangan industri harus diikuti dengan peningkatan produktivitas, pemenuhan terhadap ketentuan perizinan, tertib administrasi, serta memberikan kewajiban pelaporan sektor perindustrian. Oleh karena itu, kegiatan tersebut menjadi ruang koordinasi agar pemerintah, pengelola kawasan, dan pelaku usaha dapat memahami ketentuan sekaligus kendala yang membahas secara langsung.
Resmiyati berharap kegiatan tersebut menghasilkan solusi yang dapat diterapkan oleh pelaku industri. “Apabila masih terdapat kendala dalam pelaksanaan perizinan, pelaporan, maupun penyelenggaraan kegiatan industri di kawasan, mari kita komunikasikan bersama dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia juga mendorong pengelola kawasan industri untuk aktif melakukan pelatihan dan koordinasi dengan perusahaan yang berada di kawasan masing-masing. Menurutnya, perusahaan padat karya perlu memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan pertanyaan, kendala, serta kebutuhan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan industri.
Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri Disperindag Kabupaten Tangerang, Samsul Romli, menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan 11 kawasan industri yang telah memiliki izin. Masing-masing kawasan diminta memaparkan kondisi kawasan, mulai dari aspek perizinan dan utilitas hingga kewajiban dalam melakukan pelatihan terhadap penyewa.
“Konsep acaranya kita memaparkan masing-masing kawasan industri, mulai dari aspek perizinan, kemudian juga utilitas, kemudian juga memaparkan terkait masalah dan kewajiban sebagai kawasan industri untuk membina penyewa-penyewanya,” jelas Samsul.
Samsul mengatakan forum tersebut juga bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi kawasan industri di Kabupaten Tangerang. Dari 11 kawasan yang diundang, masih terdapat kawasan yang belum memenuhi kewajiban pelaporan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sehingga pembinaan diarahkan agar kewajiban tersebut segera terpenuhi.
“Kita mengharapkan mereka dengan acara pada hari ini mendorong untuk memenuhi kewajiban pelaporan di SIINAS,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah daerah juga ingin menyampaikan keluhan dan kebutuhan tenant agar dapat membantu menciptakan iklim investasi yang mendukung peningkatan produktivitas industri.
Samsul menuturkan Kabupaten Tangerang memiliki sekitar 3.141 industri yang tersebar di 11 kawasan industri. Besarnya aktivitas tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembinaan agar keberadaan investasi tidak hanya berkembang secara jumlah, tetapi juga semakin produktif dan mampu memperkuat daya tarik industri daerah.
Dari sisi pemerintah pusat, Kepala Subdirektorat Sektor Industri Berbasis Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Cakra Indra Andyanto, menilai forum tersebut penting karena memungkinkan pemerintah memperoleh informasi langsung dari pelaku usaha. Menurutnya, masukan dari lapangan dapat membantu pemerintah memahami permasalahan secara lebih detail sebelum menyusun sistem pengembangan maupun kebijakan.
“Forum-forum seperti ini jadi mendatangkan langsung dari pelaku usaha, dapat diketahui titik langsung permasalahannya ada di mana,” kata Cakra. Ia mengibaratkan proses tersebut seperti diagnosis yang membutuhkan informasi berulang agar pemerintah dapat memahami variasi persoalan dan menentukan langkah pengembangan yang lebih tepat.
Cakra juga mendorong forum penjaringan masukan tersebut dilakukan secara berkala, baik secara tatap muka maupun berani. “Kalau memang kendala menjadi bagi para pelaku usaha maupun dari Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menyiapkan alokasi pertemuan secara langsung, bisa dilakukan secara online,” ujarnya.
(Dia)
