BANJAR, media3.id – Pinjaman kecil yang semula diharapkan menjadi penyelamat ekonomi justru dapat berubah menjadi awal dari persoalan panjang. Di Kota Banjar, praktik rentenir disebut telah menjerat masyarakat berpenghasilan rendah hingga berdampak pada keberlangsungan usaha dan kehidupan keluarga.
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kota Banjar menilai persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebatas masalah utang pribadi. Ketika bunga dan kewajiban pembayaran terus membesar, dampaknya dapat menggerus pendapatan, menghabiskan modal usaha, bahkan mengancam aset milik warga.
Ketua LPBHNU Kota Banjar, Junaedi Yahya, mengungkapkan adanya kasus warga yang awalnya meminjam Rp2,5 juta, namun kewajibannya disebut membengkak hingga Rp50 juta akibat bunga berbunga.
“Ini sudah sangat meresahkan dan menganiaya masyarakat. Ada warga yang awalnya hanya meminjam Rp2,5 juta, namun karena bunga berbunga kini membengkak menjadi Rp50 juta,” ujar Junaedi kepada Times Indonesia, Senin (14/9/2026).
Menurut Junaedi, kelompok yang paling rentan adalah masyarakat kelas bawah, termasuk petani dan pedagang kecil. Mereka umumnya membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau menjaga agar usaha tetap berjalan.
Namun ketika pembayaran utang mengambil porsi besar dari penghasilan, fungsi modal berubah. Uang yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan dagangan, memenuhi kebutuhan produksi atau mengembangkan usaha justru tersedot untuk menutup kewajiban.
Dari sinilah persoalan ekonomi bisa berkembang menjadi lingkaran utang.
Pendapatan habis untuk membayar utang, modal usaha berkurang, omzet menurun, sementara kebutuhan keluarga tetap berjalan. Ketika kemampuan membayar semakin melemah, warga berpotensi kembali mencari pinjaman untuk menutup kewajiban sebelumnya.
Junaedi menyebut dampaknya bahkan telah menyentuh persoalan aset dan keberlangsungan usaha.
“Ada rumah yang terancam dilelang dan warga tidak bisa lagi menjalankan usahanya,” katanya.
Jika kondisi tersebut terus berlangsung, persoalan rentenir dikhawatirkan tidak hanya membuat warga kesulitan membayar utang, tetapi juga semakin menjauhkan mereka dari kemampuan membangun kemandirian ekonomi.
Usaha kecil yang semestinya menjadi penopang keluarga justru berisiko berubah menjadi sumber pembayaran utang.
Karena itu, LPBHNU Kota Banjar mendesak Pemerintah Kota Banjar dan DPRD Kota Banjar mengambil langkah konkret. Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani praktik rentenir serta penyusunan regulasi yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Aparat penegak hukum juga diminta ikut memantau praktik penyediaan pinjaman yang diduga ilegal maupun aktivitas pinjaman yang merugikan masyarakat.
Namun, menurut LPBHNU, penanganan rentenir tidak cukup hanya melalui pengawasan dan penindakan. Pemerintah juga perlu memperkuat akses masyarakat kecil terhadap sumber pembiayaan yang aman dan terjangkau.
Sebab, selama kebutuhan modal dan kebutuhan mendesak masyarakat tidak diimbangi dengan pilihan pembiayaan yang mudah diakses, ruang bagi praktik pinjaman berbunga tinggi tetap terbuka.
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, LPBHNU mengusulkan agar lembaga sosial dan filantropi turut dilibatkan. BAZNAS maupun lembaga kepedulian sosial lainnya dinilai dapat mengambil peran dalam membantu warga miskin yang sudah terlanjur terjerat utang.
“Kami menyarankan adanya keterlibatan lembaga amil zakat seperti BAZNAS atau lembaga kepedulian sosial lainnya untuk membantu menggalang dana pengambilalihan utang warga miskin yang terjerat rentenir,” tuturnya.
LPBHNU Kota Banjar juga membuka layanan advokasi dan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat yang menghadapi persoalan dengan pinjaman.
Persoalan ini pada akhirnya menyisakan pertanyaan besar: ketika warga meminjam uang untuk bertahan hidup atau mempertahankan usaha, apakah sistem pembiayaan yang tersedia sudah benar-benar memberi jalan keluar—atau justru membuat mereka semakin sulit keluar dari tekanan ekonomi.
(Joe)
