Bandung, Media3.id – Peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mengawal pembangunan. Mengamini semangat peringatan tahun ini, Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M, menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap capaian pembangunan di ibu kota provinsi memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga.
Kang Sidkon menyampaikan bahwa apresiasi yang diberikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, terhadap indikator makro pembangunan Kota Bandung harus dijadikan lecutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif.
“Sebagai Anggota Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan hukum, kami memandang bahwa kemajuan ekonomi dan penurunan angka pengangguran yang dipaparkan Pemprov Jabar harus dibarengi dengan kepastian hukum, transparansi birokrasi, serta pelayanan publik yang berkeadilan. Pembangunan fisik tidak akan berdampak maksimal jika tata kelolanya tidak berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga,” ujar Kang Sidkon saat memberikan tanggapannya, Jumat (25/9/2026).
Menanggapi paparan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2025 yang mencapai 5,29 persen serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,75 poin, Kang Sidkon menilai hal tersebut merupakan modal sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Namun, ia mengingatkan agar Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar tidak terlena dengan angka-angka statistik semata.
“Fraksi PKB secara konsisten mengawal agar kebijakan anggaran dan program prioritas benar-benar menyasar masyarakat di tingkat akar rumput. Program seperti padat karya yang telah menyerap ribuan tenaga kerja di Kota Bandung perlu terus diperluas dan diintegrasikan dengan perlindungan sosial serta pembinaan UMKM yang berkelanjutan,” tegas Politisi Senior PKB tersebut.
Lebih lanjut, Kang Sidkon juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas daerah dan antarinstansi seperti yang disuarakan dalam tema “Solidarity in Harmony”. Menurutnya, penyelesaian masalah krusial di Kota Bandung—mulai dari kemacetan, penataan kawasan, hingga penanganan sampah—membutuhkan koordinasi regulasi dan kemitraan strategis yang solid antara Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, serta DPRD.
“Pemerintahan yang hadir adalah pemerintahan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan mampu membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Melalui fungsi pengawasan di Komisi 1 DPRD Jabar, kami akan terus mengawal agar sinergi antara Pemprov dan Pemkot Bandung berjalan selaras, taat asas, dan memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan warga Kota Bandung,” pungkas Kang Sidkon.
