CIMAHI, Media3.id – Hasil pembahasan dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Kecamatan Cimahi Selatan pada tanggal 4 Februari 2025, dibahas kembali dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Partisipatif tingkat Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2025, yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Cimahi Selatan, Jalan Baros No. 14, Utama, Cimahi Selatan, Kamis (6/2/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Walikota Cimahi Benny Bachtiar, Bina Wilayah (Binwil) Kecamatan Cimahi Selatan, Camat Cimahi Selatan Cepi Rustiawan.
Turut hadir pula Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Edi Kanedi dari Fraksi Demokrat, anggota DPRD Kota Cimahi Sri Hendarsih dari Fraksi NasDem, Agung Rohama Shidiq dari Fraksi Golkar, Yefi Abdullah dari Fraksi PKS, Kepala OPD Binwil Kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan, para Lurah se Kecamatan Cimahi Selatan, Ketua LPM Kecamatan Cimahi Selatan Asep Hendrawan, Para Delegasi tiap kelurahan se-Kecamatan Cimahi Selatan, para Ketua RW, dan para tamu undangan lainnya.
Musrenbang Kecamatan Cimahi Selatan menghasilkan 5 program prioritas utama di masing-masing bidang, meliputi bidang Ekonomi, Fisik/Infrastruktur, Sosial Budaya dan bidang Pemerintahan.
Seperti apa yang dituturkan oleh Camat Cimahi Selatan Cepi Rustiawan, bahwa kegiatan Musrenbang di tingkat Kecamatan Cimahi Selatan ini merupakan suatu tahapan yang diawali dari rembug warga di tiap RW, kemudian FGD dan Musrenbang di tingkat Kelurahan, dan sekarang FGD dan Musrenbang di tingkat Kecamatan.
“Alhamdulillah dari semua perwakilan di 5 kelurahan se Kecamatan Cimahi Selatan sudah mendiskusikan semua usulan-usulannya, sehingga disini ada masing-masing usulan prioritas dari masing-masing kelurahan yang ditampung di Kecamatan ini menjadi 10 program prioritas dari masing-masing bidang,” ucap Cepi.
Dari 10 program prioritas, sambung Cepi, yang menjadi prioritas utamanya menjadi 5 program prioritas utama di masing-masing bidang.
“Dan yang memang masih muncul, tetap, sesuai dengan program nasional juga, seperti penanganan kemiskinan ektrem, penanganan stunting, dan yang paling pokok adalah penanganan sampah, Alhamdulillah penanganan sampah ini muncul dan lebih teknis,” ungkapnya.
Selain itu, masalah banjir juga masih tetap menjadi prioritas.
“Karena secara teknis, ada usulan pembangunan drainase terintegrasi, ini untuk menyikapi agar tidak terjadi banjir, kalau banjir yang masuk ke perbatasan, nanti dibicarakan lebih lanjut dalam kegiatan FGD dan Musrenbang atau OPD tingkat Kota,” papar Cepi.
Dan hal yang baru muncul dari Kelurahan Utama itu tentang pengadaan lahan pemakaman.
“Pengadaan lahan pemakaman ini muncul, karena Kelurahan Utama ini padat dan pemakaman yang eksisting (yang sudah ada) ini sudah penuh, sehingga masyarakat Utama berharap Pemerintah dapat memfasilitasi lahan baru untuk pemakaman ini,” jelas Cepi.
Terkait lahan untuk pemakaman itu sendiri, menurut Cepi, sudah ada usulan dari masyarakat Utama.
“Masyarakat mengusulkan lahan di daerah Cibodas Nanjung yang berada di dekat perbatasan wilayah antara Cimahi dan Kabupaten Bandung, dan nanti tinggal di cek dulu, harus sudah ada DED nya (perencanaan teknis bangunan yang dibuat secara rinci-red), sesuai tidak untuk pemakaman di sana, artinya tidak mengganggu atau tidak berdampak ke masyarakat yang lainnya,” ulasnya.
Semua usulan ini merupakan aspirasi masyarakat, lanjut Cepi, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
“Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Begitu pula diungkapkan oleh Pj. Walikota Cimahi Benny Bachtiar, permasalahan sampah menjadi sorotan utama baginya.
“Permasalahan sampah ini menjadi tantangan utama yang memerlukan solusi konkret,” ujar Benny.
Menurut Benny, pengelolaan sampah di semua kelurahan dan RW di Cimahi ini perlu diterapkan.
“Sosialisasi memang tidak mudah, tetapi jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan masyarakat bisa berubah,” imbuhnya.
Masalah sampah ini bukan hanya sekedar permasalahan lingkungan saja, tetapi juga sebetulnya dapat memiliki nilai ekonomi.
“Sampah dapat diolah menjadi bahan daur ulang atau dimanfaatkan untuk pertanian, dengan sistem pemilahan yang baik, tentu dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat,” terang Benny.
Selain itu, sambung Benny, Pemerintah Kota Cimahi juga mendukung program Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan warga.
“Program ini telah diterapkan di beberapa kelurahan dan terbukti memberikan manfaat nyata,” jelasnya.
Melalui KWT ini, warga tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga memperoleh penghasilan tambahan dengan menjual hasil panennya.
“Sebagai contoh di Kelurahan Cipageran, harga cabai rawit di pasar saat ini mencapai Rp80.000 per kg. Namun, dengan hasil panen sendiri, warga dapat menjualnya dengan harga lebih terjangkau, sekitar Rp20.000 per kg,” ungkap Benny.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan sumber daya lokal, masyarakat bisa lebih mandiri secara ekonomi.
“Apalagi jika program ini diperluas ke seluruh Cimahi, dampaknya pasti akan semakin besar,” tambah Benny.
Benny optimis, dengan pengelolaan sampah yang baik dan pemanfaatan sumber daya alam sekitar, dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang cukup tinggi.
“Jika kita bisa menyelesaikan masalah sampah dan menyediakan kebutuhan pangan dari lingkungan sekitar, kesejahteraan masyarakat Cimahi pasti akan meningkat,” tandasnya.
(Sinta)
