Pj. Walikota Cimahi Dicky Saromi saat memberikan sambutan dalam FPD Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi
CIMAHI, Media3.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Cimahi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun 2024, yang dilaksanakan di Alam Wisata Cimahi (AWC), Jalan Kolonel Masturi KM. 4 No. 157, Cipageran, Cimahi Utara, Jum’at (16/02/2024).
Acara tersebut dihadiri Pj. Walikota Cimahi Dicky Saromi, Kepala Satpol PP & Damkar Provinsi Jawa Barat, Kepala Satpol PP & Damkar Kota Cimahi Ganis Komarianto, Plt. Sekdis Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Ranto Sitanggang, dan 184 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Perangkat Daerah Kota Cimahi, instansi terkait Kota Cimahi, unsur pendidikan Kota Cimahi, dan unsur masyarakat Kota Cimahi.
Pj. Walikota Cimahi Dicky Saromi mengatakan bahwa Satpol PP adalah organisasi yang strategis dan penting dalam pemerintahan daerah khususnya di Kota Cimahi.
“Karena merekalah yang menjaga keamanan dan ketertiban sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan termasuk dalam hal pemadam kebakaran,” ujar Dicky.
Adapun FPD ini digelar untuk menjaring berbagai masukan dari semua stakeholder, kata Dicky, sebagai bahan rancangan awal mempersiapkan rencana kerja (Renja) Tahun 2025 Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi.
“Supaya Satpol PP ini menjadi organisasi yang kuat dan semakin berperan khususnya menjaga keamanan Kota Cimahi, karena itu salah satu syarat untuk kita mencapai Cimahi Campernik dan Indonesia Emas 2045,” ulasnya.
Maka untuk menuju ke arah sana, prioritas utamanya adalah dalam konteks pencegahannya yang di dalamnya mencakup sosialisasi, edukasi, pelatihan dan bimbingan.
“Tidak hanya di kalangan internal Pemkot tetapi lebih besar lagi tentunya kepada masyarakat luas. Masyarakat inilah yang kita sosialisasikan dan edukasi, termasuk juga untuk mereka menjaga ketertiban umum sehingga kota ini benar-benar nyaman, aman dan lebih daripada itu semua tidak ada gangguan-gangguan satu sama lain, sehingga kita benar-benar siap menjadi kota yang Campernik,” ungkap Dicky.
Ia berharap Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat maka perlu adanya pola sikap dan pola tindak dengan 5S Salam, Sapa, Senyum, Sopan, dan Santun, yang harus dimiliki oleh Satpol PP dan Damkar,” ucap Dicky.
Di era keterbukaan informasi saat ini, Dicky melanjutkan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi serta dapat membandingkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
“Kedepannya Satpol PP dan Damkar ini harus mengedepankan sisi-sisi preemtif dan preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan dan mengedepankan model penyelesaian di hulu daripada di hilir, sehingga wajah Polisi Pamong Praja tidak lagi nampak garang dan yang lebih penting adalah benturan-benturan dapat dihindari serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan Satpol PP dan Damkar ini termasuk di dalam urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Cimahi dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya manusia harus benar-benar diperhatikan termasuk juga sarana dan prasarana standar minimal juga harus dicukupi sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban, serta kewenangannya yang secara tegas telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
“Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi sosial online,” Dicky mengingatkan.
Dicky juga mengingatkan penempatan aparatur di Satpol PP dan Damkar ini agar dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki,
“Harus kita pahami bahwa Satpol PP dan Damkar rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik karena kinerjanya yang harus berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak akan mungkin wibawa pemerintahan akan tetap terbangun apabila aparatur penegak regulasinya tidak berkompeten,” tandasnya.
(Sinta)
