PANDEGLANG (Banten), media3.id – Kualitas pekerjaan sejumlah proyek yang dianggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) pandeglang Banten tahun anggaran 2023, sangat jauh dari harapan. Lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas terkait diduga menjadi faktor utama buruknya mutu pekerjaan.
Salah satunya yaitu pembangunan TPT (tembok penyangga tanah) yang berada di Desa Lewibalang Kecamatan Cikesik Pandeglang Banten, tepatnya Pengerjaan Proyek Ruas Jalan Cikeusik – Lewibalang yang dikerjakan oleh CV. Putra Cemerlang dengan nilai anggaran mencapai Rp. 400 juta lebih.
Utama mengunakan dana APBD Kabupaten Pandeglang TA. 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Pandeglang, dikerjakan asal-asalan. Pasalnya pada pemasangan TPT (Tembok Penyangga Tanah) yang tidak digali.
Seyogyanya, pemerintah melalui instansi terkait, memperketat pengawasan sehingga pekerjaan proyek tersebut dapat menghasilkan kualitas yang maksimal.
Namun sebaliknya, pengawasan lapangan yang telah ditugaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pandeglang seakan tidak tahu tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas.
Celakanya lagi dilokasi pengerjaan TPT itu tidak ada Konsultan Pengawas, dan tidak adanya pelaksana kegiatan yang tertuang dalam kontrak pemenang tender.
Diketahui proyek APBD tahun 2023 ini berada di Desa Lewibalang, Kecamatan Cikeusik dengan nilai anggaran Rp. 400juta lebih.
Saat dikonfirmasi salah satu pekerja dilokasi pengerjaan TPT itu, mengatqkna bahwa dirinya dan rombongan para pekerja berkerja di kegiatan ini, semuanya atas perintah dari Kepala desa (Kades) Sukaseneng.
” Disini hanya ada pekerja semua tidak ada pengawas dan konsultan yang mengawal kami, kami tidak tau juga yang kami tau kami disuruh pak Mail selaku Kepala Desa Sukaseneng silahkan tanya langsung kepada beliau,” ucap pekerja dilokasi tempat TPT dibangun, pada hari Jum’at kemarin (10/03/2023).
Pekerja itu juga mengaku, pada saat pemasangan batu di kegiatan TPT tidak perlu menggunakan adukan dasar, hal itu disebabkan kurangnya ketersediaan air atau susah air.
” Kami pasang batu TPT ini yah tidak perlu pakai adukan dasar, kami cukup letakan batu secukupnya lalu baru kasih tengahnya sedikit adukan, baru nanti atasnya kami kasih adukan agak padat tujuannya menghemat adukan karena disini susah air buat bikin adukan,” akunya.
Bahkan tak hanya itu, para pekerja juga mengaku tidak diberikan alat pelindung untuk keselamatan kerja, seperti safety shoes (sepatu), sarung tangan, hanya diberikan helm dan rompi.
” Kami cuma dikasih helm dan rompi sementara sepatu, sarung tangan tidak dikasih, inipun sepatu boot yang kami pakai bawa dari rumah, rompi dan helm itu juga baru beberapa orang aja, gak tau ini,” tutupnya.
Terpisah, Kepala desa (Kades) Lewibalang, Sarnata mengatakan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan kontruksi di desanya. Selain itu, dirinya juga mengaku tidak mengetahui para pekerja yang mengerjakan proyek itu.
” Waktu MC-0 memang saya ikut, setelah itu, saya tidak dilibatkan kembali apalagi ikut ngirim batu, atau menyediakan tenaga kerja. Saya sama sekali tidak ada koordinasi lagi, sehingga saya tidak tahu warga desa mana yang mengerjakan proyek itu, kalau warga setempat pasti saya dikasih tahu,” tandasnya.
Lantaran tidak bertemu dengan pihak pelaksana dan konsultan pengawas dilokasi kegiatan TPT, awak media saat ini belum mendapatkan tanggapan apapun dari pihak pelaksana.
(Sanan)
