Presiden dan Ibu Iriana didampingi oleh Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saat melihat puing-puing bangunan apartemen Lypki di Kota Irpin, Ukraina, yang rusak akibat perang, Rabu (29/6/2022).
JAKARTA (DKI), media3.id- Tindakan patriotik Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk menemui Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin merupakan penegasan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, sekaligus implementasi amanat pembukaan UUD 1945 terkait turut serta menjaga perdamaian dunia.
Demikian dikemukakan oleh Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid saat dihubungi media3.id, Kamis (30/6/2022).
“Allah subhanahu wa ta’ala telah menganugerahkan kepada kita seorang Presiden Joko Widodo yang rendah hati dan sepenuh hati melayani seluruh rakyat Indonesia. Beliau presiden yang benar-benar mengikuti pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang telah diajarkan oleh para pendiri bangsa, khususnya yang mulia Presiden Soekarno. Kali ini Presiden Joko Widodo dengan segenap keikhlasan serta pemikiran-pemikiran yang jernih melaksanakan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif untuk menjaga perdamaian dunia,” ungkap Syakur.
Dikatakannya, langkah Presiden Joko Widodo tersebut menjalankan tugas yang penuh dengan makna kasih sayang kemanusiaan dalam upaya mendamaikan perselisihan antara Ukraina dan Rusia yang menjadi peperangan. Bahkan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat kedua negara.
“Presiden Joko Widodo berangkat menghadiri KTT G7 di Munich Jerman serta melanjutkan perjalanan darat dari Polandia menuju Ukraina serta menuju Rusia menemui presiden Ukraina dan menemui Presiden Rusia. Niat ikhlas ingin mendamaikan kedua negara yang bersengketa. Kita tidak tahu apa yang menjadi isi hati Presiden Joko Widodo tapi kita tahu keikhlasan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan tugas negara untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta’ala,” jelas Syakur.
Penggagas gerakan Nurani Kebangsaan ini menyebutkan Indonesia saat ini disegani di seluruh dunia karena rakyat dan presidennya yang berhati mulia mengerti kasih sayang. Hati mulia itu telah mengharumkan nama Indonesia sehingga dipercaya memegang amanat Presidensi G20.
“Keseganan tersebut sungguh membanggakan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga amanat Presidensi G20 tersebut dengan baik, menjaga agenda-agenda konferensi internasional tingkat tinggi (KTT) di sejumlah kota di Indonesia hingga summit meeting nantinya di Bali dengan baik. Saya yakin, Ibu Pertiwi akan merasa bangga terhadap anak kandungnya yang bernama Indonesia ini,” tegas Syakur.
Perang antara Ukraina dan Rusia disadari memberikan dampak yang sangat signifikan, karena kedua negara tersebut merupakan produsen dan eksportir utama sejumlah komoditas. Bahkan pada April silam Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono sempat menyebutkan,
Rusia dan Ukraina punya peran strategis di perdagangan global, sehingga perang antara keduanya mempengaruhi supply chain yang dimiliki Rusia dan Ukraina.
“Rusia adalah negara eksportir kedua terbesar untuk minyak mentah. Kemudian nomor tiga untuk ekpsor batu bara, nomor satu ekspor gandum, dan nomor tujuh dalam hal gas alam cair (liquid natural gas/LNG). Sedangkan Ukraina adalah eksportir seed oil terbesar dunia. Lalu jagung nomor empat dan gandum nomor lima,” terang Margo.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga sempat menyebutkan dampak perang Rusia-Ukraina di negara-negara belahan Barat akan berpengaruh ke inflasi. Kemudian terhadap negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, berupa kenaikan harga komoditas dan redupnya sektor pariwisata karena kawasan tersebut adalah tujuan wisata turis Rusia dan Ukraina. Sementara di Eropa, pasokan gas alam menjadi tantangan besar.
Bagi Indonesia, dampak yang terpantau adalah kenaikan harga komoditas non-migas terutama batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Kenaikan harga kedua komoditas ini akan berdampak positif kepada ekspor Indonesia.
Dalam sejarahnya, dahulu Ukraina sangat akrab dengan Rusia. Ketika Perang Dingin terjadi, sebelum 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet. Negara komunis yang kuat di zaman itu.
Uni Soviet setelah Jerman kalah dan Perang Dunia (PD) II selesai, memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis.
Pada 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa bubar. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum.
Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu, menyetujui hal tersebut. Selanjutnya Rusia, Ukraina dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States (CIS).
Namun perpecahan terjadi. Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet.
Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan.
Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Krimea Ukraina. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan Pelabuhan Sevastopol.
Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Massa antipemerintah berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan Kesepakatan Minsk.
Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa (UE) dan NATO. Hal ini membuat Presiden Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya.
Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan.
Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Krimea di 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina.
Isu serangan bergulir sejak November 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Intelijen Barat menyebut Rusia akan menyerang Ukraina.
Di Desember, pemimpin dunia seperti Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi Barat jika menyerang Ukraina karena laporan yang semakin intens soal militer di perbatasan. Sejumlah pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menginisiasi negosiasi antara Ukraina dan Rusia.
• (Degum/Redaksi)
