Pandeglang, Media3.id – Puluhan mahasiswa dari Ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Pandeglang gelar aksi, di gedung DPUPR ,BUPATI ,dan DPRD mempersoalkan pembangunan di Kabupaten Pandeglang lemah pengawasan yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pembangunan dan penggunaan anggaran oleh pemerintah kabupaten Pandeglang.
Menurut Sadin maulana Ketua Umum Ikatan mahasiswa Muhammadiyah, Pemerintah Kabupaten Pandeglang bobrok dan tidak maksimal melakukan tugas dan fungsinya terutama dalam bidang pengawasan. Hal itu tercermin dari hasil temuan BPK terhadap pelaksana di beberapa pekerjaan seperti pekerjaan gedung dan bangunan besar dan juga jalan banyak yang tidak sesuai volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi.
“Dari hasil temuan BPK bahwa ada 5 (Lima) Paket pengerjaan gedung di lingkugan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD) dan 11 (Sebelas) paket pengerjaan jalan, irigasi, jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan pembangunan hunian tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak sesuai mutu, kekurangan Volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang berakibat merugikan Keuangan Daerah.” Jelasnya
Lanjutnya, dari banyaknya pembangunan di lingkungan kabupaten pandeglang banyak pekerjaan yang tidak sesuai mutu dan spesifikasi kontrak, itu mencerminkan kegagalan Irna – Tanto dalam memaksimalkan kualitas pembangunan di pandeglang.
Sementara menurut Muhammad Abdullah ketua liga Mahasiswa nasional untuk Demokrasi mengungkapkan, ke khawatiran terkait bokbroknya kinerja DPUPR, DINDIKBUD, dan BPBD berakibat patal pada kualitas pembangunan di kabupaten pandeglang dan meminta DPRD Kabupaten Pandeglang berperan aktif dalam melakukan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan terhadap Eksekutif, Karena menurutnya Eksekutif membutuhkan Balancing Partner (Mitra Penyeimbang) sebagai Watch Dog (Pengawas) dalam merealisasikan program pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
“kami sangat membutuhkan peran DPRD dalam melakukan pengawasan demi kualitas pembangunan di kabupaten pandeglang karena program pembangunan sangat syarat akan kepentingan sekelompok orang dan terindikasi korupsi dan adanya keterlibatan Mafia Proyek.” Tandasnya.
“Kami sangat khawatir dengan kinerja bobrok DPUPR dalam melakukan pengawasan apalagi di periode ke dua ini Irna – Tanto memiliki Program Strategis JAKAMANTUL yang sudah banyak di persoalkan karena banyak temuan dilapangan Seperti halnya pembangunan Jalan marapat-Camara dan jalan Cikadu pasirnangka ketika pengerjaan pembangunan kami duga tidak sesuai spesifikasi dan bakal berakibat terhadap Kualitas mutu bangunan. Tambahnya.
Mereka juga mendesak agar segera evaluasi dan sanksi PPK,PPTK dan Kepala dinas PUPR yang telah gagal melakukan pengawasan. Dan blacklist perusahaan nakal agar tidak ada mafia proyek dalam proses pembangunan di Kabupaten Pandeglang dan agar segera memproses Pengembalian Uang ke Kas Daerah dan tidak ada praktik Korupsi meski hanya satu rupiah pun.
(anan)
