JAKARTA, media3.id – Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) dan pemuda Papua, kembali menggelar aksi damai di depan gedung Kementerian Dalam Negri Jalan Veteran Raya Gambir Jakarta Pusat, Hari Jumat (10/6). Masa aksi dibagi menjadi dua titik dimana selain di Kemendagri, aksi ini juga digelar oleh KMP dan pemuda Papua di gedung DPR – MPR RI Jalan Gatot Subroto Senayan Jakarta Pusat.
Berdasarkan keterangan Koordinator Aksi Moeytuer Boymasa, aksi di kedua titik ini melibatkan peserta aksi sekitar 150 orang dari berbagai elemen mahasiswa asal Papua se-jabodetabek.
Adapun aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pengesahan Daerah Otonom Baru (DOB) dan Otonomi khusus Jilid II.
KMP menilai bahwa melalui DOB dan Otsus Jilid II, merupakan solusi pemerataan pembangunan di tanah Papua.
“Aksi kami ini merupakan bentuk dari dukungan kepada pemerintah pusat, terkait Rancangan undang-undang (RUU) pemerataan Papua melalui DOB dan Otsus Jilid II, Ucap Moey.
Tuntutan kami adalah mendesak DPR & Pemerintah republik Indonesia untuk segera Mengesahkan RUU DOB & Realisasi Otsus Papua Jilid II., Lanjutnya.
Selain itu, Moey juga memaparkan bahwa ada beberapa point yang sudah dibentuk hasil dari kajian kami terkait dengan RUU Daerah Otonomi Baru, dan kami bermaksud untuk mengawal serta mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atas kesadaran kami mahasiswa dan masyarakat bahwa pembangunan di Papua sangat perlu untuk di percepat, dan point tersebut kami sebutkan dalam pernyataan sikap kami, diantaranya adalah :
- Kami mahasiswa dan masyarakat menolak aksi penolakan terhadap pengesahan DOB untuk Papua, dan kami mengajak untuk ikut serta menjaga keamanan dan kondusifitas di tanah Papua.
- kami meminta pemerataan di Papua tengah, Papua Selatan, dan Papua pegunungan.
- Masyarakat membutuhkan dana Otsus untuk kepentingan masyarakat Papua dan bukan untuk kepentingan pejabat Papua.
- kami mengajak agar pejabat Papua tidak mempolitisi dan mengajak masyarakat atau mahasiswa untuk melakukan aksi penolakan DOB.
Usai melakukan orasi di Gedung Kemendagri, beberapa perwakilan dari masa aksi pun diterima untuk beraudiensi secara langsung oleh Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Valentinus Sudarjanto Sumito.
Valentinus menyampaikan bahwa Papua itu luas, dan hanya di bagi menjadi 2 Provinsi. Sementara pulau Jawa luasnya 1/3 dari Papua dan di bagi menjadi 6 Provinsi.
“Jika dilihat dari letak geografisnya Papua, tentunya masyarakat yang di pegunungan juga ingin merasakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, sementara untuk ke tengah kota mendapatkan pelayanan saja membutuhkan waktu yang lama dengan jarak tempuh yang jauh”, ungkap Valentinus.
Konsep Pemekaran ini bukan semata keinginan pusat, tetapi murni keinginan dari masyarakat itu sendiri, dan upaya ini sedang berjalan.
“Saat ini sedang berlangsung di DPR, yang mudah-mudahan, Minggu depan sudah bisa di bahas, selanjutnya harapan kita bisa segera terlaksana”, tukasnya.
Dalam aksi unjuk rasa ini, sejumlah personil kepolisian pun diterjunkan untuk melakukan pengamanan. Masa aksi pun mengakhiri aksinya dengan membubarkan diri secara tertib untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. (Ardhíe)
