Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Gedung A Pemkot Cimahi
CIMAHI, Media3.id – Pemerintah Kota Cimahi menggelar kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Jum’at (10/10/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil uji kompetensi pejabat eselon II yang dilaksanakan pada September 2025 lalu, dengan tujuan untuk mengisi delapan posisi jabatan yang mengalami kekosongan karena pejabat sebelumnya memasuki batas usia pensiun.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana menjelaskan bahwa pelantikan dan rotasi-mutasi kali ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menjaga dinamika organisasi agar tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) telah melakukan uji kompetensi terhadap 22 pejabat pimpinan tinggi pratama dengan pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Sebagaimana telah dilaporkan oleh BKPSDMD Kota Cimahi, rotasi-mutasi jabatan hari ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kekosongan beberapa posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemerintah Kota Cimahi yang dikarenakan para pejabat sebelumnya telah memasuki batas usia pensiun. Dalam uji kompetensi tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian pejabat direkomendasikan untuk di mutasi ke jabatan lain, sementara sebagian lainnya tetap pada jabatan eksisting,” ungkap Ngatiyana.
Proses ini, kata Ngatiyana, telah dijalankan secara terbuka dan transparan dengan mempertimbangkan pengalaman serta kinerja masing-masing pejabat.
Dalam kesempatan ini, ia berpesan kepada para pejabat yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.
“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mari maknai momentum ini sebagai kesempatan untuk berkarya dengan sebaik-baiknya, sekaligus ikhtiar bersama dalam membangun birokrasi dan institusi daerah yang semakin kuat, adaptif, dan terpercaya,” tuturnya.
Lebih lanjut Ngatiyana menegaskan, bahwa pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan dilakukan dengan profesional dan tanpa intervensi. Prosesnya mengedepankan sistem seleksi yang ketat, transparan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi melibatkan tim panitia seleksi dari berbagai unsur akademisi dan lembaga resmi, sehingga menjamin objektivitas dan akuntabilitas hasilnya.
“Perlu diketahui juga bahwa dalam rangka uji kompetensi dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi yang dipimpin oleh seorang rektor, yaitu Unjani, kemudian dari BKN, juga dari BKD Provinsi Jawa Barat dan Sekda Kota Cimahi. Ini dilakukan dan dilaksanakan secara transparan dan semuanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” terangnya.
Menurut Ngatiyana, terdapat 8 jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan dan SDM, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BKPSDMD, serta Inspektur Inspektorat Kota Cimahi. Kekosongan jabatan tersebut perlu segera diisi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
“Kenapa kita lakukan? Agar program bisa tercapai dengan baik, kinerja dengan baik apabila jabatan diisi ataupun diisi personilnya. Oleh sebab itu, sementara kita penggeseran sesuai profesionalnya, sesuai disiplin ilmunya, dan baru kita nanti lakukan open bidding atau meritokrasi,” jelasnya.
Ia menegaskan pula bahwa pelantikan dan mutasi ini bukan hasil dari kepentingan pribadi atau imbalan apapun, melainkan murni karena prestasi dan hasil penilaian panitia seleksi.
“Saya sampaikan bahwa rotasi-mutasi penempatan jabatan di Kota Cimahi tidak ada yang menggunakan uang. Semuanya karena profesi, semuanya karena prestasi, dan semuanya karena hasil daripada panitia seleksi,” ucapnya.
Ngatiyana juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tengah mempersiapkan penerapan sistem meritokrasi atau manajemen talenta yang akan dimulai pada tahun 2026. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan setiap ASN dapat mengembangkan kariernya secara profesional dan berbasis kinerja.
Berdasarkan surat Kepala BKN Nomor 18763/R-AK.02.03/SD/F/2025 tanggal 3 Oktober 2025, dari 22 pejabat yang diuji, terdapat 12 pejabat direkomendasikan untuk mutasi ke jabatan lain dan 10 pejabat direkomendasikan tetap pada jabatan eksisting.
Dampak dari pelantikan ini menimbulkan kekosongan baru pada beberapa jabatan, yang selanjutnya akan diisi melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan Kemendagri, Pemerintah Provinsi, dan BKN.
Berikut nama-nama pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) yang menduduki jabatan baru ;
1) HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P., dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I)
2) Drs. ACHMAD NURYANA dari Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
3) MOCHAMAD RONNY, S.IP., M.T., dari Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) menjadi Asisten Administrasi Umum (Asisten III)
4) BUDI RAHARJA, S.Sos., M.Si., dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) menjadi Sekretaris DPRD (Sekwan)
5) TOTONG SOLEHUDIN, S.Sos., M.Si., dari Sekretaris DPRD (Sekwan) menjadi Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
6) Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M., dari Kepala Dinas Sosial (Dinsos) menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
7) ENDANG, S.IP., M.T., dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) menjadi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
8) Drs. DANI BASTIANI dari Kepala Dinas Arsip Daerah (Disarda) menjadi Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora)
9) MARDI SANTOSO, S.Sos., dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menjadi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda)
10) RUSWANTO, A.T.D., M.Si., dari Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi Staf Ahli Bidang Administrasi, Keuangan, dan Sumber Daya Manusia
11) dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS, dari Direktur RSUD Cibabat menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12) TEDI SETIADI, S.IP., M.Si., dari Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Selanjutnya juga terdapat sejumlah nama berikut ini yang mengikuti pelantikan dengan jabatan tetap ;
1) ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M., sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
2) dr. FITRIANI MANAN, M.K.M., sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
3) TITA MARIAM, S.Pt., M.M., sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan)
4) Dr. MULYATI, S. Kep., Ners., M. Kes., sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
5) HARJONO, S.Pd., M.M., sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
6) drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M., sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
7) DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si., sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
8) ASEP AJAT JAYADI, S.E., M.M., sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
9) WILMAN SUGIANSYAH, S.T., M.E., sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)
10) NANA SUYATNA, S.STP., M.Si., sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).
(Sinta)
