DEPOK (Jawa Barat), media3.id – Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dengan pihak Pemerintah Kota Depok, melalui Wali Kota Depok Supian Suri, maka secara resmi pihak UNJ dan Pemkot Depok, memulai kerjasama dalam bidang pendidikan, yang dalam hal ini terkait digratiskannya 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kota Depok.
Penandatanganan ini dilaksanakan di Lantai 10, Gedung Balaikota Depok, Jalan Raya Margonda, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (24/6/2025), dihadapan para Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah SMP Swasta se-Kota Depok, dengan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah,Dandim 0508/Depok Letkol Inf Imam Widharto, Anggota DPRD Kota Depok Igun Sumarno, Kepala Bappeda Dadang Wihana, dan sejumlah tokoh vertikal pemerintahan Depok, serta tamu undangan.
Mewakili pihak rektorat, Koordinator Pusat Penelitian Pendidikan, Sosial, Humaniora dan Kajian Wanita Dr. Yasnita, S.Pd, M.Si, menyambut baik akan adanya kerjasama ini.
“Kami sangat terharu dengan adanya program ini. Vibrasi nya sangat luar biasa,” terang Yasnita.
Ia menuturkan bahwa UNJ melalui program ini akan melakukan pendampingan terutama pada pembelajaran, kualitas Sekolah, kemudian manajerial dan lainnya.
“Hal ini dilakukan karena berdasarkan komitmen moral kami sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk ikut berkontribusi lebih dalam lagi,dan melalui agenda ini, adalah kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok yang merupakan amanah bagi kami untuk menjadi bagian dari kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terharu dengan program rintisan ini, dimana semoga program ini bisa diikuti di daerah lain,” tambahnya.
Kedepannya, masih kata Yasnita, dengan program ini, UNJ juga akan melakukan pelatihan bagi para guru, manajemen sekolah terkait manajerialnya, dan pastinya UNJ akan melakukan pengawalan terhadap kualitas sekolah. “Nantinya, bukan tidak mungkin akan lahir sekolah-sekolah swasta unggulan baru di Kota Depok. Jadi melalui program ini, bukan hanya memberikan kesempatan bagi anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri, tetapi juga sebuah kesempatan sekolah -sekolah swasta mendapatkan pendampingan secara gratis,” beber Yasnita.
Ia juga memaparkan bahwa nantinya pihak UNJ akan membentuk tim Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari para temaga ahli sesuai dengan kebutuhannya. “Misalnya tadi ada manajemen, maka kita akan siapkan pendampingan ahli manajerialnya dengan program studi atau prodi dari fakultas ekonomi, lalu untuk kurikulumnya akan kami siapkan ahli nya, dengan prodi fakultas pendidikan,” jelasnya.
Terakhir, Yasnita menyampaikan bahwa, “masyarakat Depok sangat beruntung memiliki Wali Kota Supian Suri, Wakil Wali Kota yang bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dengan Dinas Pendidikan yang sangat berkomitmen untuk pendidikan masyarakat, dan hari ini saya merasakan energi baik itu sangat luar biasa,” ungkap Yasnita yang juga menjadi bagian di LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat – red).
Terkait Program Sekolah SMP Swasta Gratis yang digagas Mahkamah Konstitusi dan diterapkan di Kota Depok, Kepala Sekolah SMP Karya Putra Bangsa Jeammy San menyambut program ini . Ia mengutarakan bahwa adanya program ini sangat membantu masyarakat Depok dalam mendapatkan pendidikan, khususnya masyarakat yang tidak masuk atau tidak diterima sekolah negeri.
“Hal ini sangat baik ya, dimana tadi kan saya dengar juga bahwa peserta didik baru tidak usah membawa apapun, karena sudah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Depok, dan cukup mendaftar ke sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan,” tandasnya.
Untuk kuota siswa di sekolahnya sendiri, ia mengajukan 260 siswa, namun berdasarkan penunjukan Dinas Pendidikan sebanyak 240 siswa, yang nantinys akan dibagi menjadi delapan roombel (Ruang belajar).
Jeammy pun berharap agar kedepannya, program ini bisa terus dilanjutkan dari tahun ke tahun, dan permasalahan masyarakat Kota Depok yang putus sekolah karena terkendala masalah biaya sekolah, bisa terselesaikan. (Ardhie)
