Sekjen APDESI Karawang Soroti Penggantian Perangkat Desa Tambak Sumur

  • Whatsapp

 

 

Read More

KARAWANG, media3.id – Alek SukardiS.H., M.H Sekertaris Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang menyoroti soal polemik di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang.

 

Polemik tersebut berawal dari pasca dilantiknya kepala desa tambak sumur menjadi kepala desa melalui pergantian antar waktu. Kepala desa tersebut akan mengganti perangkat desa dikarenakan diduga lawan politiknya.

 

Menyikapi hal tersebut Alek Sukardi angkat bicara soal polemik tersebut. Menurutnya kepala desa mempunyai hak untuk mengganti perangkat desa namun harus mengacu ke peraturan yang berlaku dan tidak boleh main berhentikan tanpa aturan karena diharapkan

 

“Kepala desa punya hak mengganti tapi dengan syarat ketentuan, ketentuannya ada di PP 47 Tahun 2015 tentang perangkat desa tatacara pemberhentian, pengangkatan dan lain sebagainya di luar itu tidak boleh main ganti seenaknya sendiri karena dalam pemerintahan di haramkan,” kata Alek saat dihubungi via telp, Senin (02/01/23).

 

Dikatakan olehnya, penggantian perangkat desa sah-sah saja sepanjang tidak melanggar aturan. Namun demikian sebaiknya pemimpin baru bisa berkonsolidasi dengan perangkat desa untuk kemajuan dan membangun desa

 

“Sepanjang itu konstitusional dan mengikuti alur itu sah-sah saja tetapi memang sebaiknya sebagai pemimpin baru itu berkonsolidasi, kalau pegawainya kurang paham ajak satukan persepsi untuk membangun desa,” ungkapnya.

 

“tetapi itupun terlepas apakah yang bersangkutan memang cukuplah mengundurkan diri karena tidak sejalan pemikirannya atau apa, itu perlu dikaji dan didalami,” tuturnya.

 

Sebelumnya APDESI Kabupaten Karawang pernah menyampaikan kepada kepala desa terpilih untuk tidak memberhentikan perangkat desa yang memang sudah ahlinya kecuali perangkat desa yang memang tidak mampu bekerja.

 

 

“Semuanya kepada siapapun kepala desa yang sudah melakukan pemilihan Pilkades kalau bisa jangan ada pemberhentian perangkat desa yang memang sudah ahli di bidangnya kecuali dianggap yang bersangkutan tidak mampu bekerja sebagai perangkat desa karena mutlak yang namanya tenaga administratif wajib profesional orang terpilih yang mampu di bidangnya kecuali perangkat kewilayahan seperti kepala dusun,” pungkasnya

 

DH

Editor: Dede Gumilar

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *