Ormas PBB Gelar Aksi Pasca Jemaat HKBP KSB Diganggu Saat Beribadah Dengan Musik Dangdut

  • Whatsapp

Bekasi, media3.id – Organisasi Masa Pemuda Batak Bersatu (PBB) menggelar aksi demonstrasi dihalaman Kantor Pemda Bekasi, Selasa (15/9). Adapun aksi masa ini terjadi dipicu lantaran adanya aksi kekerasan atau penistaan agama yang disebut sebagai persekusi terhadap Jemaat HKBP di Pos Permingguan Kota Serang Baru.

Bentuk Persekusi atau perlakuan buruk berupa penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik, terjadi saat Jemaat HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) pos Permingguan Serang Baru berencana mengadakan kebaktian livestreaming yang dimulai hari Minggu (13/9), dari pukul 10:00 WIB. Akan tetapi sejumlah oknum warga Wibawa Mulya yang ada di Blok J melakukan persekusi terhadap jemaat disana dengan cara membuat speaker dengan lagu dangdut sekencang-kencangnya di depan pintu rumah tersebut kemudian memukul-mukul rumah tersebut dan berteriak agar jemaat yang ada di dalamnya untuk keluar dan tidak melanjutkan kebaktian meskipun secara streaming, ujar Ketua Umum PBB, Lambok Firnando Sihombing kepada media.

Lebih lanjut, Lambok menjelaskan, sebelumnya aksi solidaritas digelar PBB yang langsung menuntut Kapolres untuk menjaga kenyamanan dalam beribadah di Wibawa Mukti, Blok J Bekasi, digelar dihari Minggu hingga pukul 17:00 WIB dengan tujuan kantor Polres Bekasi, namun pihak Polres menganjurkan untuk melanjutkan ke Kantor Pemda Bekasi pada Hari ini (Selasa, red), dan sudah dilakukan mediasi di Kantor Bupati Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh Kapolres, Kesbangpol, Camat, Kepala Desa dan Forum Kominitas Umat Beragama (FKUB) juga di hari ini oleh warga yang melakukan aksi persekusi tersebut,” jelas Lambok.
Dari hasil kesepakatan dan pertemuan yang dicapai hari ini adalah, Polres merekomendasikan untuk memberikan izin sementara tempat ibadah di rumah tersebut selama 2 tahun sesuai dengan SKB dua Menteri pasal 18, saat ini sebenarnya masih ada dibentuk tim kecil untuk membahas rekomendasi terkait hal tersebut. Tapi kelihatannya rekomendasi yang dimaksud adalah bahwa Jemaat tersebut harus mengurus perizinan sesuai SKB dua Menteri tersebut yang notabene sebutannya adalah Pondok Doa bukan Gereja maka dibutuhkan waktu sekitar 40 hari. Kami berharap tindakan intoleran seperti ini tidak terjadi lagi di wilayah Bekasi,” pungkasnya.

(Ardhie)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *