Komisi 1 DPRD Kota Cimahi Panggil DPMPTSP terkait kasus Guest House Rozelle

  • Whatsapp

Anggota dan Ketua Komisi 1 Hendra Saputra, Yuliana, Iwan Setiawan, Wahyu , Sudiarto , dr. Irma Indriani memanggil pihak DPMPTSP

Cimahi, Media 3.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi yang dipimpin oleh Hendra Saputra dan anggotanya terdiri dari Yuliana, Iwan Setiawan, Wahyu , Sudiarto , dr. Irma Indriani membuktikan janjinya memanggil pihak Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi, yang dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Enci kurniadi, Aam Rustam Kepala Seksi (Kasie) Perizinan Bangunan dan didampingi oleh Dadan dan saefuloh sebagai Staf pelaksana, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi Jalan Drs Hj Djulaeha Karmita Nomor 5 Senin (9/12).

Dalam pertemuan tersebut Hendra Saputra ingin tahu kejelasan terkaitnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Guest House Rozelle yang terletak di Kompleks perumahan elite Setra Duta, hingga dituntut warga sekitar hingga proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Menurut Enci, bahwa prosedur pembuatan IMB Guest House sudah sesuai prosedur yang berlaku,

“Memang saat ini permasalahan tersebut dalam proses hukum yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan PTUN memenangkan pihak penggugat (warga) untuk mencabut IMB tersebut,” jelasnya.

“Namun, lanjut Enci, kami tidak mencabut atau membatalkan masalah IMB tersebut, dikarenakan pihak kami dan tergugat intervensi 2 (pemilik) Guest House naik banding, selama keputusan inkrahnya belum diputuskan maka kami tidak bisa mencabutnya,” paparnya.

Karena menurut kronologi pembuatan IMB tersebut menurut Enci, pemilik Guest House mengajukannya pada tahun 2015,

“Tapi pada tahun tersebut, Kami tidak langsung membuatkan IMB tersebut, pihak Guest House oleh kami disuruh membuatkan terlebih dahulu Site plant ke dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Tata Ruang (PUPR),” jelasnya.

Dari pihak DPMPTSP Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Enci kurniadi, Aam Rustam Kepala Seksi (Kasie) Perizinan Bangunan dan didampingi oleh Dadan dan saefuloh

Barulah pada tanggal 29 Desember 2015 Site Plantpun terbit dari pihak PUPR, barulah setelah site plant terbit pihak BPMPTSP karena Guest House Rozelle merupakan wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) berarti harus membuat rekomendasi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat.

“Setelah site plant terbit, karena wilayah guest house merupakan wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) kami meminta kepada pengusaha agar membuat terlebih dahulu rekomendasi dari Gubernur Provinsi Jawa Barat, terkait wilayah KBU,” papar Enci.

Menurut Enci pula barulah rekomendasi KBU terbit pada tanggal 12 September 2017.

Tahapan selanjutnya adalah pengusaha harus membuat izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdalalin) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi pada Tanggal 13 Mei 2015. Sedangkan izin rekomendasi Pemadam Kebakaran (Damkar) pada tanggal 19 Mei 2016.

“Setelah semua terpenuhi, barulah proses selanjutnya adalah membuat rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 6 Oktober 2015,” bebernya.

Dilanjutkan oleh Enci, bahwa setelah tahapan UKL dan UPL ditempuh, barulah rekomendasi selanjutnya adalah pembuatan rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang dikeluarkan dari Badan Pertanahan Negara (BPN), “Rekomendasi IPPT selesai pada tanggal 31 Agustus 2018 dan rekomendasi pengesahan gambar pada tanggal 19 September 2018 dan IMB selesai pada tanggal 4 Oktober 2018,”

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Hendra meminta kepada pihak Pemkot Cimahi, selama proses persidangan berlangsung, berbagai kegiatan Guest House Rozelle agar dihentikan sementara sampai persidangan naik banding diputuskan.

Didamping itu Hendrapun secara tegas akan memanggil pihak pengusaha Guest House Rozelle dan warga yang menggugat pihak Guest House Rozelle,

“Karena saya dan anggotapun tidak habis mengerti, sebelum izin-izin IMB terbit, prosedur paling utama adalah izin tetanggakan harus ditempuh, kalau ditempuh dengan berdirinya Guest House Rozelle tidak akan dituntut oleh warga, makanya Minggu depan saya akan panggil warga dan mengkonfrontirkan masalah ini, ada apa kok pemerintah tidak membela warga, pokoknya saya harap dalam permasalahan ini jangan ada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tegas Hendra.

(Bagdja)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *