Plt Walikota Cimahi Ngatiyana Sampaikan dan Penjelasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 2022

  • Whatsapp

Plt Walikota Cimahi Ngatiyana sedang Sampaikan dan Penjelasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 2022 dihadapan seluruh anggota dewan

CIMAHI, Media3.id – Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P. dalam sidang paripurna DPRD Kota Cimahi di Gedung DPRD Kota Cimahi Jalan dra Hj Djulaeha Karmita nomor 5 Kecamatan Cimahi Tengah, Rabu (3/8/2022).

Read More

Dalam sidang Paripurna tersebut Ngatiyana Penyampaikan dan Penjelasan Tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Menurut Ngatiyana, latar belakang penyusunan Raperda tersebut di awali dengan kesadaran bahwa pentingnya pengelolaan daerah

“Yang terkumpul pada upaya peningkatan efisien, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi, tentang pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja,” tutur Ngatiyana.

Terkait esensi masalah pengelolaan daerah, sambung Ngatiyana, dalam sistem pemerintahan daerah menyangkut terhadap penjabaran hak dan kewajiban daerah dalam rangka pengelolaan keuangan publik,

“Yang meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan senantiasa penata usahaan pengendalian dan pengawasan serta merta dengan ditertibkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014,” tukasnya.

Selanjutnya kata Ngatiyana, bahwa undang-undang nomor 23 tahun 2014 tersebut tentang pemerintahan daerah yang menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan dinamika perkembangan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan daerah,

“Perubahan kebijakan pemerintahan daerah, yang di atur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan daerah,” ulasnya kembali.

Hal itu lanjut Ngatiyana termasuk terhadap pengelolaan keuangan daerah,

“Selain berdasarkan pada peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengaduan melalui pengelolaan keuangan daerah, juga mengacu kepada perundang-undang lainnya, diantaranya Ubdang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan daerah, undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara,” jelasnya.

Adapun landasan lainnya, lanjut Ngatiyana, undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan serta tanggung jawab, masalah keuangan negara,

“Undang-undang nomor 25 Tahun 2004, tentang sistim perencanaan keuangan nasional, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis keuangan daerah,” bebernya.

Ditambahkan oleh Ngatiyana, bahwa berdasarkan peraturan Pemerintah, nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan daerah, merupakan penyempurnaan pengaturan pengembang keuangan daerah, yang sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah, nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang di jadikan landasan dalam penyusunan Raperda pengelolaan keuangan daerah di Kota Cimahi.

“Atas dasar itu, maka Kami menyambut baik, atas persetujuan yang diberikan oleh segenap anggota dewan, atas Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah ini,” imbuhnya.

Ngatiyana pun menjelaskan, dengan adanya perubahan kondisi makro ekonomi Nasional dan daerah serta beberapa perubahan kebijakan baik di tingkat Pusat maupun di daerah,

“Yang pada akhirnya membuat asumsi dasar pada kebijakan ekonomi dan keuangan daerah mengalami perubahan, dalam hal makro ekonomi daerah,” tutur Ngatiyana.

Karena adanya kondisi seperti itu, maka perubahan APBD tahun 2022 tersebut harus dilakukan sesuai dengan pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, perubahan dapat di lakukan apabila terjadi,

  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUHP,
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis lainnya.
  3. Keadaan yang menyebabkan SIPA tahun anggaran yang sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa.

Adapun hasil dari APBD Kota Cimahi, tahun anggaran 2022 sampai dengan semester satu tahun 2022 dan dengan harga perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam kebijakan umum APBD Kota Cimahi Tahun anggaran 2022.

“Adanya kenaikan pendapatan asli daerah yaitu dari pajak asli daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lainnya yang sama,” beber Ngatiyana.

Juga dengan adanya penurunan transfer pemerintah pusat terutama dari dana perimbangan akibat adanya pengurangan alokasi umum dan dana alokasi khusus non fisik.

Dengan adanya penyesuaian belanja daerah yang mencakup belanja operasional dan belanja modal karena adanya penambahan pada rangkaian kegiatan yang merupakan prioritas Nasional maupun prioritas Walikota yang akan berakhi pada bulan Oktober tahun berjalan.

“Juga adanya penyesuaian belanja daerah akibat dari masuknya pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat berupa dana alokasi khusus, dan dana insentif daerah maupun dari pemerintahan provinsi Jawa Barat berupa bantuan keuangan,”

Juga dengan adanya penyesuaian belanja daerah, sebagai akibat dari adanya pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis lainnya,

“Adanya penyesuaian belanja daerah terutama dari Silva tahun yang lalu dari hasil audit BPK-RI,” jelasnya.

Dalam rancangan perubahan keuangan, dan PPASD tahun 2022, fokus terhadap pembangunan yang tetap diberikan kepada,

“1. Optimalisasi tujuan kepada undang-undang berkelanjutan,

  1. Prioritas pembangunan Nasional dalam RKP tahun 2022 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN,
  2. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD Jawa Barat Tahun 2022,
  3. Pencapaian indikator kinerja daerah dan pemenuhan janji walikota yang tertuang pada RPJMD tahun 2017-2022,” papar Ngatiyana.

Dalam penyusunan plafon anggaran sementara dalam dokumen KUAPPAS,

“Selain fokus pada pembangunan, prioritas -prioritas dan target-target yang telah ada dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,”

Dalam struktur perubahan anggaran sementara dalam rancangan UPAPPASP tahun anggaran 2022, pendapatan daerah sebesar Rp1.302.519.228.812,- (satu triliun tigaratus dua milyar lima ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah) dan bertambah sebesar Rp 23.184.396.492,- (Dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).atau 1,81% dari APBD murni tahun 2022.

Sedangkan untuk belanja daerah sebesar Rp 1.598.754.845.096,-(satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh enam rupiah) dan bertambah Rp 117.929.944.943,- (Seratus tujuh belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratu empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 7,95% dari APBD Murni tahun 2022.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah sebesar Rp 294.235.556.284,- (Dua ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah menjadi Rp 94.745.548.451,- (Sembilan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) atau 47,22% dari APBD murni.

Harapan Ngatiyana, APBD perubahan tahun 2022 dapat di sahkan dalam waktu dekat bukan hanya tidak mendapatkan finalti dari pusat,

“Tetapi yang paling utama, agar pembangunan tahun 2022 dapat kita bangun,” tukasnya

Disamping itu Ngatiyana pun mengharapkan APBD perubahan tahun 2022 nanti, untuk alokasi anggaran program dan kegiatan yang nyatanya dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

(Sinta)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *