DPRD Kota Cimahi setujui Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

  • Whatsapp

DPRD Kota Cimahi gelar Sidang Paripurna pembahasan Persetujuan Raperda menjadi perda Pengelolaan Keuangan daerah

CIMAHI, Media3.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menggelar Sidang Paripurna yang membahas Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penyampaian dan Penjelasan Plt Walikota tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022 di gedung DPRD Kota Cimahi Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No.5, Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Rabu (3/8/2022).

Read More

Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Cimahi Ir. Achmad Zulkarnain, MT dengan Wakil Ketua H. Bambang Purnomo, Purwanto, S.Pd, dan Rini Marthini, SE., dan dihadiri oleh Plt Walikota Cimahi Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Asisten I Maria Fitriana, Asisten II Ahmad Nuryana, Plt Asisten III Herry Zaeni, Kepala Bappeda, Husein Rachmadi, Kadiskominfo Mochamad Rony, Kepala BPKAD Drg. Chanifah Listyarini, Forkopimda, Camat Cimahi Tengah Tri Lospala dan Lurah se Kota Cimahi.

Ketua DPRD Achmad Zulkarnain dalam pembukaannya, menjelaskan sidang paripurna saat ini terdiri dari dua rangkaian acara yaitu,

  1. Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Penyampaian dan Penjelasan Plt Walikota tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Dan dari 45 anggota dewan, sebanyak 30 orang yang hadir dan 15 orang yang online menyetujui hal tersebut diatas.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kota Cimahi melalui panitia khusus XII (dua belas) telah melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Zulkarnain.

Penandatanganan nota kesepakatan persetujuan DPRD Kota Cimahi Raperda menjadi perda tentang pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya, Zulkarnain mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dilakukan harmonisasi hasil fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama perangkat daerah.

Juru bicara dari pihak Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Lilis Yusniawati membacakan hasil kerja dari Bapemperda.

“Karena sesuai dengan peraturan DPRD Kota Cimahi, nomor 1 Tahun 2020, tentang tata tertib pembahasan Raperda dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan,” ulas Lilis.

Berkaitan dengan dua tingkat pembicaraan Raperda tersebut, fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang pengelolaan Keuangan Daerah, setelah penyampaian laporan dari Pansus XII.

Bukti nota kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama

Semua fraksi sepakat menyetujui Raperda pengelolaan Keuangan daerah tersebut, yang terdiri dari Fraksi PKS, Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, NasDem, P3-PAN, dan Fraksi PKB-Hanura.

Karena Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah yang di bahas oleh Pansus XII telah disetujui oleh DPRD Kota Cimahi, maka Zulkarnainpun membubarkan Pansus XII yang sudah selesai dalam tugasnya tersebut, dan disetujui oleh seluruh anggota dewan yang hadir maupun yang menyaksikan secara online.

(Sinta)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *