Damar Kedhaton Nusantara Tandai Kerukunan Keluarga Karaton Surakarta Hadiningrat

  • Whatsapp

Wilujengan sehari menjelang peresmian Yayasan Damar Kedhaton Nusantara ditandai dengan “Kembul Bujono” (makan bersama dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa) dan Siraman. Wilujengan dilaksanakan pada Rabu malam (20/10/2021).

Boyolali, Media3.id- Usai sudah konflik panjang selama 17 tahun di antara sesama kerabat Karaton (baca: keraton) Surakarta Hadiningrat. Ditandai dengan perdamaian dan bergabungnya para putra raja dan adik kandung raja menjadi satu ke dalam wadah sebuah yayasan, bernama Yayasan Damar Kedhaton Nusantara.

Hal ini dikemukakan Bendahara Yayasan Damar Kedhaton Nusantara kepada Media3.id, Arianik Indriastutik, Rabu malam (20/10/2021) di Boyolali di sela acara wilujengan menjelang peresmian yayasan.

“Duduk dalam kepengurusan yayasan adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger sebagai pembina, KGPH Adipati Benowo sebagai ketua dan KGPH Madukusumo sebagai wakil ketua,” ungkap Arianik.

Dalam acara wilujengan itu sendiri, Arianik diangkat menjadi anak oleh Ketua Yayasan Damar Kedhaton Nusantara KGPH Adipati Benowo melalui prosesi siraman. Siraman dimaknai sebagai pembersihan fisik maupun mental yang bertujuan untuk membersihkan segala hal negatif yang dianggap mengganggu. Sekaligus memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk meraih kehidupan yang baik.

“Acara siraman didahului dengan ‘kembul bujono’ (jamuan makan bersama) yang dibarengi dengan berdoa bersama, memohonkan petunjuk dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” ungkap Raden Mas (RM) Miko Yulianto.

Dalam sambutan peresmian Yayasan Damar Kedhaton Nusantara, KGPH Adipati Benowo mengatakan merasa terpanggil untuk ikut urun- urun memberikan pemahaman yang berhubungan dengan budaya Jawa.

“Saya melihat di sana-sini, utamanya pada diri anak muda, sudah kurang berminat mempelajari budaya. Maka dari itu, saya bersama saudara saya KGPH Puger dan KGPH Madukusumo untuk secara legal memberikan pengertian, pemahaman dan kepedulian mengenai budaya Jawa melalui yayasan ini. Dari pada kami diam dan tidak berbuat apa-apa,” terangnya, Kamis (21/10/2021).

Baik Gusti Benowo maupun Gusti Puger dan Gusti Madukusumo berharap dengan diresmikannya Yayasan Damar Kedhaton Nusantara ini di kemudian hari bisa berguna untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan di lingkup Jawa Tengah dan nasional, Indonesia.

Susunan kepengurusan Yayasan Damar Kedaton Nusantara adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger sebagai pembina, KGPH Adipati Benowo sebagai ketua dan KGPH Madukusumo sebagai wakil ketua. Yayasan Damar Kedhaton Nusantara berkedudukan di Dukuh Tegal Arum Desa Bendan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Baik KGPH Puger, KGPH Adipati Benowo maupun KGPH Madukusumo merupakan putra mendiang ISKS Pakubuwono XII bersama Garwa Priyantundalem KR Ayu Pradapaningrum. Termasuk juga ISKS Pakubuwono XIII (KGPH Hangabehi) yang merupakan “putra mbarep” (anak sulung laki-laki). Juga GKR Koes Moertiyah Wandansari (Gusti Moeng) merupakan putri di urutan ke sembilan dari keseluruhan sepuluh putra-putri.

Sebagaimana diketahui, perseteruan kerabat Karaton Surakarta Hadiningrat telah berlangsung lama, dan menambah kisah panjang yang ada dalam trah Kerajaan Mataram Islam (1588-1681 Masehi). Perseteruan di Keraton Surakarta ini sejatinya sudah berlangsung sejak 17 tahun silam, tepatnya saat ada dualisme raja yang sama-sama mengklaim diri sebagai pemimpin Keraton Surakarta yang sah.

Dua raja itu adalah Pakubuwono (PB) XIII Hangabehi dan PB XIII Tedjowulan. Kala itu Hangabehi duduk di singgasana Keraton Surakarta, sedangkan Tedjowulan menempati Keraton Kilen. Keduanya mengklaim sebagai raja, para sentana dan abdi dalem juga terbelah. Pun demikian dengan setiap acara budaya, masing-masing melakoni sendiri. Bahkan, mereka juga masing-masing memberikan gelar kerajaan pada setiap orang yang dianggap layak mendapatkan.

Joko Widodo yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta berupaya mendamaikan kedua kubu. Ada juga upaya dari Bendoro Raden Ajeng (BRA) Mooryati Soedibyo yang berupaya memediasi. Dan upaya perdamaian ini menuai hasil. Pada awal Mei 2012, Tedjowulan melepaskan gelarnya. Dia menyatakan untuk mendukung kepemimpinan kakaknya, Hangabehi. Ia pun didaulat menjadi Mahapatih Keraton Surakarta dengan gelar.

Selepas itu, perseteruan baru kembali muncul. Justru sekarang yang berseteru adalah pihak Hangabehi bersama Tedjowulan terhadap pihak sentana dalem yang dipimpin oleh GKR Koes Moertiyah (Gusti Moeng) dan suaminya, KP Edi Wirabumi.

Puncaknya pada sehari menjelang Tingalan Jumenengan Dalem (ulang tahun penobatan raja) PB XIII Hangabehi, Senin 26 Agustus 2013. Gusti Moeng bersama dengan Dewan Adat menolak dilantiknya Tedjowulan menjadi Mahapatih. Dewan Adat membubarkan paksa acara pelantikan itu.

Pada keesokan harinya, Selasa 27 Agustus 2013, saat prosesi Tingalan Jumenengan Dalem PB Hangabehi XIII, Tedjowulan tak ) diperbolehkan masuk oleh barikade Dewan Adat. Polisi turun tangan, dan Tedjowulan bisa menembus barikade Dewan Adat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama ISKS Pakubuwono XIII dan Mahapatih Tejowulan (tengah, berkacamata), saat menyampaikan dana hibah Rp 225 juta untuk pengembangan kepariwisataan Keraton Surakarta, 29 Maret 2019 silam.

Pada 2014, muncul kabar yang tidak mengenakkan. PB XIII Hangabehi dilaporkan oleh seorang anak baru gede (ABG). Hangabehi diduga menghamili gadis berinisial AT yang masih di bawah umur sekaligus dugaan human trafficking atau perdagangan orang. Namun kasus ini menguap begitu saja, lantaran raja dianggap cacat permanen. Selain itu juga Raja Surakarta dikatakan daya ingatnya lemah. Oleh kuasa hukumnya, raja dikatakan kesulitan untuk bicara.

Lantaran dianggap cacat inilah, Dewan Adat kemudian secara sepihak mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Raja Surakarta yang kepada Kanjeng Gusti Pangeran Harya (KGPH) Puger pada April 2015. Para sentana dalem termasuk Dewan Adat memaklumatkan bahwa KGPH Puger menjalankan semua tugas PB XIII sebagai raja.

Pihak Hangabehi tetap tidak mengakui adanya Plt Raja Surakarta, sehingga ketika ada Tingalan Jumenengan Dalem (ulang tahun penobatan raja), kedua pihak masing-masing menggelar acara yang sama. Hal itu dilakukan pada upacara Tingalan Jumenengan Dalem periode tahun 2015 dan 2016.

Perseteruan kembali memanas saat Hangabehi membentuk Tim Lima (Satgas Panca Narendra). Tim ini terdiri dari KGPH PA Tedjowulan, GPB Benowo, KPAA Condrokusumo Suro Agul Agul (Begud Purnomosidi), KP Hari Sulistyo dan Sugeng Nugroho.

Tim Lima dikukuhkan PB XIII pada 26 Februari 2017, disaksikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Subagyo HS, Wali Kota Solo FX Hady Rudyatmo, Kapolda Jawa Tengah, Pangdam IV Diponegoro, dan Kapolresta Surakarta. Tim ini tugasnya membantu keberlangsungan Keraton Surakarta.

Kubu Dewan Adat kemudian menggugat PB XIII senilai Rp 2,1 miliar ke Pengadilan Negeri Surakarta lantaran membentuk Tim Lima yang menyebabkan sengketa internal keraton kembali muncul. Gugatan dilayangkan oleh putri PB XIII Hangabehi, GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani dan keponakannya BRM Aditya Soerya Herbanu, pada 15 Maret 2017.

Akibat perseteruan yang berkepanjangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kemudian menghentikan sementara pemberian dana upacara adat senilai Rp 200 juta dan untuk gaji abdi dalem Keraton Surakarta senilai Rp 900 juta. Nilai dana hibah inilah yang dijadikan landasan gugatan ganti rugi materiil dan immateriil Rp 2,1 miliar tersebut.

Pada 29 Maret 2019, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan Keraton Surakarta sudah cukup lama terlibat konflik internal, dan kini semua pihak telah sepakat berdamai. Kesepakatan damai itu akan menjadi titik awal kebangkitan Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai pusat peradaban, kebudayaan dan penelitian serta pariwisata.

“Jadi, setelah kita cukup lama berkomunikasi bagaimana kemudian kita menghidupkan kembali seluruh sistem yang ada dalam keraton ini, maka alhamdulillah dari keraton kita bicara sangat intens. Hari ini, semua bisa bersepakat semua bisa kembali menjalankan roda pemerintahan di keraton. Kami dari masyarakat semuanya mendukung,” ucapnya.

Untuk menghidupkan kembali Keraton Surakarta sebagai destinasi wisata, lanjut Ganjar, pemprov menyerahkan bantuan keuangan sebesar Rp225 juta dan diterima Kanjeng Ratu Paku Buwono XIII. Pemprov akan memberikan pendampingan sistem pemerintahan, dan juga upaya pembangunan Keraton Surakarta.

Acara “Siraman” dilakukan oleh KGPH Adipati Benowo terhadap Arianik Indriastutik, menandai “pundhut putra” (mengangkat sebagai anak), sekaligus memaknai penyucian diri dan permohonan petunjuk serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kehidupan mendatang agar terjauhkan dari segala gangguan.

• (Shaleh Rudianto/berbagai sumber)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *