Persyaratan Pembuatan SBU Beratkan Bagi Pengusaha Cimahi

  • Whatsapp

Ketua Badan Pengawas Gapensi Jawa Barat Susilo Wibowo, persyaratan tersebut mutlak dari pemerintah pusat.

CIMAHI, MWDIA3.ID – Dengan adanya peraturan baru dari Pemerintah Pusat, bagi Pengusaha yang akan membuat Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari organisasi Jasa Kontruksi salah satu point persyaratan yang memberatkan bagi pengusaha adalah pengusaha harus memiliki Alat-alat proyek yang dimiliki, dan tidak dapat sewa alat.

Hal ini yang memberatkan bagi pengusaha-pengusaha Kontruksi, hal itu dijelaskan oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi (Gapensi) Kota Cimahi H Saepudin yang akrab dipanggil H. Didin, usai acara Silaturahmi Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi Jawa Barat, Gapensi Cimahi dan Gapensi Kabupaten Bandung Barat (KBB) di SIWI Resto Bumi Arena Jalan Encep Kartawiria nomor 16 Cimahi, Selasar (12/10/2021).

Menurut Didin bahwa kesuluruhan anggota Gapensi Kota Cimahi, yang awalnya ada 50 perusahaan yang bergabung dengan Gapensi, sekarang dengan adanya peraturan baru tersebut dari pemerintah pusat, “Mungkin dipastikannya hanya 20 persen saja yang akan melaksanakannya, itupun masih tanda tanya selain persyaratan yang lebih rumit, kalau mengacu kepada peraturan baru sekarang,” terang Didin.

Itupun kata Didin kembali, berdasarkan usulan dari anggota-anggotanya, “Kalau itu peraturan bisa dirubah dan kayaknya tidak mungkin, Karena sudah menjadi peraturan pemerintah pusat, sekarang kita tinggal menyikapi kinerja dengan pemerintah Kota Cimahi,” jelasnya.

Jadi menurut Didin dengan adanya peraturan pembuatan SBU yang memberatkan bagi pengusaha tersebut, pihaknya akan berusaha berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Cimahi bagaimana caranya dana APBD Kota Cimahi dalam bidang kontruksi dapat terserap.

“Karena hal tidak mungkin kalau pengusaha tidak mengajukan SBU, Pemkot Cimahi mau kemana? Karena tetap Pembangunan Kota Cimahi harus tetap melibatkan pihak ketiga, kalau pengusaha Cimahi tidak mampu untuk mengurus SBU, kemungkinan bagi Pemkot itu sendiri akan kewalahan dikarenakan perusahaannya tidak masuk kualifikasi akibat tidak adanya SBU tersebut,” ujar Didin Kembali.

Kepala Seksi Binamarga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi Rian Hendriyana, kita coba berkolaborasi antara pemerintah dengan Gapensi datang kepusat untuk kebijakan yang lebih baik lagi

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Badan Pengawas Gapensi Jawa Barat Susilo Wibowo, S.Ip,

“Niat dari pemerintah harus dipandang sebagai niat baik, yang dilakukan berbagai perubahan menuju perbaikan kemasa depan,” ucapnya.

Sedangkan terkait masalah SBU tentang persyaratan tambahan baru ini, kata Susilo disatu sisi yang menjadi dilema, “Dari sisi Pemerintahan menghendaki adanya suatu perubahan, dari jasa kontruksi yang ada dalam perkembangannya, menuju era yang lebih baik lagi secara profesional, namun tentunya ada resiko harus dialami sebagian besar bagan usaha yang ada,” tutur Susilo.

Jadi dengan adanya perubahan persyaratan yang baru ini, kata Susilo kembali benar-benar bagi pengusaha itu sendiri harus mempersiapkan diri “Baik itu harus mempersiapkan dari sisi keuangannya, ketersediaan peralatan yang dimiliki, dan tenaga teknik sebagai penunjang kegiatan badan usaha tersebut dalam aktivitas kegiatan usahanya,” bebernya.

Begitu pula menurut Kepala Seksi Binamarga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi Rian Hendriyana, bahwa pihak DPUPR sampai saat ini berkolaborasi secara baik denga pihak Gapensi.

Sedangkan terkait peraturan baru persyaratan pembuatan SBU yang menjadi dilema bagi pengusaha Cimahi, menurut Rian pihaknya akan membicarakan lebih lanjut dengan pihak Dinas dan pemerintah Kota Cimahi, bersama-sama dengan Gapensi untuk membahas lebih baik lagi “Jadi kita akan berkoordinasi lagi apakah kita bisa langsung menyampaikan kepemerintahan pusat bersama Gapensi, karena terkait PP nomo 5 Tahun 2021, dan peraturan tersebut dikeluarkan dari pemerintah, kita akan mencoba berkolaborasi dengan Gapensi bersama-sama pemerintah untuk kepusat apakah dapat kebijakan lain atau tidak,” tandas Rian

(Sinta/Bagdja).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *