5 Pejabat Kota Cimahi Diperiksa KPK Dikantor Walikota Cimahi Terkait Oknum KPK Lakukan Pemerasan

  • Whatsapp

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Cimahi, Media3.id – Berdasar pengakuan dari Walikota Cimahi non aktif Ajay Mochamad Priatna, terkait dirinya diperas oleh oknum penyidik KPK bernama Stepanus Robin Pattuju, dengan sejumlah uang yang diminta sebesar 1 Milyar.

Akhirnya Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 pejabat Kota Cimahi, yang terdiri dari Dikdik Suratno Nugrahawan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Hela Haerani Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Metty Mustika Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Mochamad Rony, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus), dan Ahmad Nuryana, Asisten Daerah Ekonomi Pembangunan.

Hal itu dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara KPK Ali Fikri.

Menurut Ali, pemeriksaan saksi-saksi SRP terkait Tindak Pidana Korupsi, masalah penanganan perkara Walikota Tanjungbalai Tahun 2920-2021, pemeriksaan tersbut pada hari Rabu 5 Mei 2021 di ruangan Walikota Cimahi.

Namun menurut Ali, KPK karena ingin mendalami atas pengakuan Ajay, untuk mendalami dan pengembangan kasus tersebut yang melibatkan SRP, maka keterkaitan 5 saksi belum jelas dengan hubungannya kasus Tanjungbalai.

Semua mendasar kepada pengakuan Ajay M Priatna, saat dirinya menjalani sidang di PN Tipikor Bandung Senin (19/4) Ajay mengaku dimintai uang oleh oknum KPK sebesar Rp 1 Milyar, dan diduga dikabulkan hanya Rp 500 Juta, alasannya kata Ajay, bahwa uang tersebut untuk meredam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Stepanuspun yang merupakan penyidik KPK juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima uang senilai Rp 1,3 miliar.

Uang Rp 1,3 Milyar, telah menyeret Walikota Tanjungbalai Muhamad Syahrial sebagai uang suap Untuk menghentikan perkara dugaan suap lelang jabatan di Tanjungbalai.

akhirnya Stepanus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Bagdja)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *