Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin kepada Kepala PA Tinggi Jawa Barat H Bachrudin Muhammad di Ruang Rapat Setda KBB, Gedung Utama Pemda KBB, Jum’at (16/4/2021).
NGAMPRAH, MEDIA3.ID – Beberapa kali gedung Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat selalu berpindah-pindah, hingga seperti tidak ada kepastiannya.
Akhirnya harapan kepastian akan memiliki Gedung sendiri dapat terwujud, dengan diberikannya tanah seluas 4.046 meter persegi, yang berlokasi di Kotabaru Parahyangan, Padalarang, untuk Gedung dan Kantor Pengadilan Agama yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Serah terima aset tersebut secara simbolis diserahkan Sekda KBB, Asep Sodikin kepada Kepala PA Tinggi Jawa Barat H Bachrudin Muhammad di Ruang Rapat Setda KBB, Gedung Utama Pemda KBB, Jum’at (16/4/2021).
Dalam penyerahan asset pemda KBB kepada Pengadilan Agama oleh Sekda kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, juga ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD KBB Ayi Sudrajat dan Nur Julaeha.
Asep menyatakan, bahwa lahan yang diberikan ke PA KBB tersebut merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) milik Pemda KBB dari pengembang Kotabaru Parahyangan.
“Disana (Kotabaru) kita punya 2 hektar lebih. Kalau nggak salah 2,7 hektar. Untuk pembangunan kantor PA, kita serahkan 4.046 meter,” papar Asep.
Menurut Asep kembali, dengan pemberian lahan untuk PA KBB sudah mendapat persetujuan dewan. Bahkan, proses pemberiannya memakan waktu yang cukup panjang.
Dengan berkah dibulan Ramadhan ini, kata Asep jika lahan Fasos dan Fasum dari Kota Baru Parahyangan, rencananya akan dialokasikan juga buat perkantoran Instansi lainnya, yang berhubungan dengan pelayanan publik.
“Lahan itu juga, kita alokasikan buat perkantoran Palang Merah Indonesia (PMI), Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan lainnya,” ulas Asep.
Ayi-pun selaku Wakil Ketua DPRD KBB, sangat menyetujui pelimpahan asset tersebut, semua berdasarkan pertimbangan kebutuhan dalam kontek pelayanan masyarakat.
Apalagi saat ini terkai masalah kasus dipengadilan agama cukup banyak terjadi yang ditangani Pengadilan Agama KBB.
“Untuk kepentingan publik memang perlu diutamakan, Pengadilan Agama Tentunya perlu gedung yang representatif dan dewanpun salah satu dukungannya, diserahkan karena dalam rangka melayani masyarakat,” ujar Ayi seorang politisi dari Fraksi Golkar ini.
(Sinta/Bagdja)
