Konflik Internal Keraton Yogyakarta Tak Berujung

  • Whatsapp

GBPH Prabukusumo (foto: istimewa)

Yogyakarta, Media3.id- Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Dardias Kurniadi mengatakan konflik internal diawali keluarnya Sabda Raja pada 2015 yang berisi pergantian nama dari Buwono menjadi Bawono. Penggantian nama ini dianggap menyalahi tradisi keraton.
Peristiwa berikutnya adalah pemilihan putri sulung Sultan HB X sebagai putri mahkota.

Dua adik Sultan, yaitu Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Yudaningrat dan GBPH Prabukusumo secara tegas menganggap tindakan Sultan HB X tersebut merupakan pelanggaran prinsipil terhadap tradisi keraton.

“Persoalan mendasar itulah yang kemudian membuat dua adik Sultan itu keluar dan tidak lagi aktif sejak 2015. Selanjutnya hingga selama ini jabatan masing-masing keduanya dijalankan oleh dua putri Sultan yang sejak awal ditempatkan mewakili pamannya. Jadi yang dilakukan Sultan ini merupakan penegasan saja, mengingat secara de facto GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudadiningrat itu sudah tidak terlibat dan diganti dengan putri-putri Sultan,” terang Bayu Dardias, Senin (25/1/2021).

Sri Sultan Hamengku Buwono X (foto: istimewa/ dok.keraton)

Lebih lanjut Bayu mengisahkan, Sabda Raja disampaikan Sultan HB X di Sitihinggil secara tertutup pada 30 April 2015 silam, sedangkan Dhawuh Raja pada 5 Mei 2015. Tanpa dihadiri para adik Sultan HB X.
Sultan kemudian menggelar open house untuk membacakan kembali Sabda dan Dhawuh Raja itu di Kediaman GKR Mangkubumi, pada 8 Mei 2015.

Bayu yang meneliti tentang Keraton Yogyakarta ini menerangkan bahwa dalam momen tersebut Sultan membuka dua carik kertas dari saku baju batiknya yang berisi teks asli Sabda dan Dhawuh Raja.
“Saya akan menyampaikan dua hal yang bagi saya menjadi polemik, biarpun bener tapi ra bener. Karena yang diotak-atik 5 hal yang belum tentu benar. Saya sampaikan Sabda Raja dan Dhawuh Raja yang asli, tidak foto copy,” kata Sultan membuka penjelasannya.

Salah satu yang menjadi polemik di dalam keluarga besar Keraton Yogya saat itu yakni pemberian gelar GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono kepada putri sulung Sultan. Mengingat Gelar Mangkubumi selama ini diperuntukkan pria dan putra mahkota.

Para adik Sultan kemudian menanyakan langsung terkait Sabda dan Dhawuh Raja kepada Sultan HB X pada Kamis (21/5/2015). Mereka yang datang ke Keraton hari itu adalah perwakilan putra-putri dari istri pertama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, KRAy Pintoko Purnomo.

GKR Mangkubumi yang banyak disebut akan menjadi pengganti Sri Sultan HB X mengatakan yang ia tahu saat itu hanya terjadi perubahan namanya, dari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pambayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi. Perubahan nama itu mempunyai konsekuensi, ia akan mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Apalagi perubahan namanya pun menimbulkan kontroversi di Yogyakarta.

“Selama ini, belum pernah ada perempuan menjadi raja di Keraton Yogya maupun di Dinasti Mataram Islam. Kendati demikian perempuan sebenarnya adalah pemimpin. Perempuan itu pemimpin di mana pun dia berada,” ucap GKR Mangkubumi dalam kesempatan itu.

Sempat terjadi permohonan peninjauan kembali (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review pasal 18 ayat 1 huruf m UU Keistimewaan (UUK) DIY pada 2017 lalu. Putusan MK ini membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kata ‘istri’ dalam pasal tersebut resmi dihapus karena dinilai diskriminatif karena seolah memberikan syarat raja dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta harus seorang pria.

Sementara itu menurut GBPH Prabukusumo persamaan gender berlaku di ranah sosial dan politik saja, tidak bisa berlaku di ranah adat dan agama.•


(Shaleh Rudianto)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.