Miris, Menjelang Pilkades sebanyak 36 Desa LHPnya Nol Persen, Kinerja Camat Diduga Lemah

  • Whatsapp

KARAWANG, Media3.id- Bakal calon kepala desa incumbent yang akan maju kembali diberi waktu sampai tanggal 26 Januari 2021, menyelesaikan Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) kepada inspektorat. Apabila tidak bisa menyelesaikan, maka terancam gugur berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang melalui sekertarisnya Alek Sukardi SH menjelaskan APDESI Karawang terus berupaya membantu desa yang belum menyelesaikan LHPnya. Adapun batas penyelesaian LHP bagi desa yang akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa dikasih waktu sampai tanggal 26 Januari.

Dari informasi yang ia peroleh dari 177 desa yang menggelar pemilihan kepala desa, baru 89 desa yang sudah menyelesaikan LHP hasil temuan Inspektorat, , kemudian yang baru menyelesaikan LHP yang baru proses 50% sampai 100% baru ada 20 desa, yang baru menyelesaikan LHP 1% sampai 50% ada 32 desa dan ada yang masih nol persen sebanyak 36 desa yang LHPnya tidak ada progress.

“kalau sekarangkan dikasih waktu sampai tanggal 26, bahwasannya ada beberapa desa yang memang belum menyelesaikan temuan hasil Riksus inspektorat. Beberapa desa yang memang sudah melaksanakan kegiatan progresnya, dari 100% itu ada desa 89, kemudian proses 50% sampai 100% ada 20 desa, yang 1% sampai 50% ada 32 desa dan ada yang masih nol persen sebanyak 36 desa yang LHPnya tidak ada progress” kata Alek saat diawancara awak media, Rabu (20/01/2021).

Lanjutnya, kini APDESI Karawang sedang menginpentelisir desa desa yang belum menyelesaikan LHP dan termasuk 36 desa yang masih Nol persen LHPnya sebanyak 36 desa agar bagaimana caranya tanpa menyalahi aturan, desa desa tersebut dapat menyelesaikan LHP seperti desa Pisang Sambo dan Desa Kutajaya.

“kita sedang inpantelisir diantaranya kita sudah kita panggil di Tirtajaya desa pisang sambo haji Otang, kemudian Desa Kutajaya Lurah Dahiman sudah kita panggil menghadap ke sekdin DPMD kemudian koordinasi ke Inspektorat” jelasnya.

Setelah mendapatkan arahan dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang bagi desa yang sudah keluar LHPnya maka inspektorat menunggu arahan dari Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana untuk ditidak lanjuti’

“bagi desa-desa yang bermasalah seperti itu artinya belum ada progress dan LHPnya sudah keluar maka Inspektorat menunggu arahan dari pimpinan dalam hal ini bupati untuk menindaklanjuti” titirnya
Namun demikian upaya selanjutnya bagai mana caranya kepala desa yang belum menyelesaikan LHP tidak ada kerugian negara, terus meminimalisari dari dari kesalahan administrative tidak menjadi kesalahan pidana dan yang terakhir mengembalikan ke kas desa atau dengan cara lain LHPnya sudah ada yang dikerjakan.

“kita berbarap bahwa yang pertama upayanya adalah tidak ada kerugian negara oleh karna ulah kepala desa incumbent Yang kedua meminimalisir kesalahan kesalahan administrative menjadi kesalahan pidana. Kalau bisa diselamatkan, kita berpikir selamatkan baik itu pengembalian ke kas desa maupun dengan car acara lainnya bisa saja sebelum LHP terbit sudah ada yang dikerjain” tuturnya.

Saat ditanya soal 36 desa yang LHPnya tidak ada progress, anggaaranya dikemanakan dan dikerjakan atau tidak, alek enggan menjelaskan lebih jauh soal itu namun demikian APDESI terus berupaya tanpa menyalahi aturan agar desa desa yang masih Nol persen LHPnya dapat menyelesaikannya.

Kalua saya tidak bisa su’uzon karena kita baru manggil kemaren desa desa yang kita sudah hadapkan ke pemerintah, nah sisanya kita tidak mau berasumsi. Yang jelas kita juga bertanya tanya kenapa mereka mau nyalon lagi tetapi progress LHPnya masih Nol persen, apa yang salah? Ada apa ini”

(Daman Huri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.