Sengketa Pasar Panorama Lembang, MA Putuskan PK Pemda KBB Lakukan Melawan Hukum

  • Whatsapp

Pasar Panorama Lembang yang jadi sengketa lahan

Ngamprah, Media3.id – Sengketa yang terkait masalah pasar Panorama Lembang oleh pihak ahli waris Rudi Alamsyah, mendapatkan titik terang dari hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 446 PK/Pdt/2020 jo, yang telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Rudi Alamsyah sebagai ahli waris Adiwarta terkait status tanah Persil 74 Blok Pasar Panorama Lembang tersebut.

Dalam putusan MA, tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp116.185.000.000, pada pihak penggugat.

Hal itupun diakui oleh Wendi Sukmawijaya, sebagai Ketua Komisi I di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Wendi sangat menyeselkan dengan terjadinya konflik masalah lahan Pasar Panorama tersebut.

Hal itu kata Wendi kembali, sangat merugikan bagi pihak pemerintahan KBB, “Karena Pasar Panorama merupakan asset bagi pemerintahan KBB,” tukasnya.

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Wendi Sukmawijaya

“Ini,semua disebabkan adanya kelalaian dari pihak pemerintahan KBB itu sendiri, seharusnya jauh-jauh hari pihak pemda dapat berupaya mengajukan upaya hukum kontra memori, terkai PK dari MA tersebut,” kata Wendi.

Maka dari itu, akhirnya pihak DPRD KBB, akan menahan terlebih dahulu, masalah pengajuan pembayarannya, demi memperjuangkan kebenaran yang berkekuatan hukum tetap.

Hanya sebagai Ketua Komisi I, Wendi menyarankan agar pihak Pemda untuk mencari novum atau bukti baru yang dapat diyakini sebagai penentu akhir di pengadilan dari sengketa tanah itu, dan mempunyai hukum tetap.

Sebenarnya kata Wendi kembali, jauh-jauh hari, pihak Komisi I meminta kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, secepatnya untuk melakukan upaya hukum atas keputusan dari pihak MA tersebut

Termasuk pihak komisi I juga mendorong kepada pihak Inspektorat harus ikut terlibat dalam masalah investigasi kedepannya.

“Disini pihak inspektorat, harus mengkaji dari terbitnya Buku Letter C Desa Lembang yang asli harus ditelaah Pasalnya, berkas itu merupakan dokumen negara terkait status tanah Persil 74 Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang,” Papar Wendi.

(Sinta/Bagdja)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.