Patuhi Aturan, Panitia Pilkades Karyasari Tidak Minta Sumbangan Ke Calon Kades

  • Whatsapp

Karawang, Media3.id – H Oyo Sutarya (75) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang menjelaskan, ia tidak akan meninta sumbangan kepada calon kepala desa sebagai biaya tambahan pesta Demokraai Pilkades.

Namun demikian ia akan memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang yang telah disediakan untuk pelaksanaan Pilkades.

adapun alasannya, Panitia Pilkades tidak boleh meminta karena telah adaaturan atau payung hukumnya yang harus dipatuhi. Dapat ia pastikan pesta Demokrasi Pilkades di Desa Karyasari murni menggunakan anggran yang telah dianggarkan oleh pemerintah.

“ketentuannya sekarang ini bahwa kita tidak boleh meninta ke calon. kita bersih boleh tanya ke calon tahun ini tidak ada. Kita menggunakan anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah” Kata Oyo, kepada media saat diwawancara di ruangan kerjanya, Selasa (05/01/21).

Soal Cukup atau tidak cukupnya anggaran yang telah dianggarkan oleh pemda Karawang kata dia tergantung bagaimana menenejemennya karena tergantung rumah tangga sendiri yang mengaturnya

“soal cukup atau tidak itu tergantung kami. Nanti kalau kami. nanti kalau kami menganggarkan tidak cukup nanti bapak mau bantu ga? semua tergantung rumah tangga sendiri sendiri” jelasnya.

Ketua Panitia pilkades yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi di salah satu perguruan tinggi inipun mengatakan, pesta Demokrasi akan menerapkan peraturan lama yaitu sentralisasi sistem atau satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)

“TPSnya kita tetap mengacu pada peraturan lama masih satu pintu. Kita masih sentralisasi sistem” ungkapnya.

Sedangkan soal wacana pemda Karawang yang akan menggunakan beberapa tempat TPS itu belum bisa dipastikan karena soal Protokol Kesehatan (Prokes) kemungkinan besar bisa dilakukan walaupun sistem sentralisasi sistem.

“inikan baru wacana saja dari kabupaten menyampaikan bahwa kita ini harus pakai prokes semuanya dan aturannya tidak menutup kemungkinan bisa disentralisasi sistem, cuma nanti bagaimana ya anggarannya pasti membengkak” jelasnya.

Adapun Anggaran yang akan ia terima dari APBD Karawang sebanyak Rp 155.700.000 (seratus limapuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan hak pilih sementara sekitar sebelas ribuan.

(Dmn Hr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.