Djamu Kertabudi: “Perlukah OPD Cimahi Dikembangkan?

  • Whatsapp

Pengamat Politik dan Pemerintahan, dosen Nurtanio STIA Angkasa RI Djamu Kertabudi Perlukah OPD Cimahi Dikembangkan?

CIMAHI, Media3.Id – Terkait pemberitaan dalam media Jawa Barat, Bahwa Awal 2021 ‘Pemkot Cimahi Bersama DPRD Kota Cimahi Akan Lakukan Pembahasan Perubahan Perda Tentang Organisasi Perangkat Daerah’

Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan, Dosen Nurtanio serta STIA Angkasa RI Djamu Kertabudi, Perlukah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi Dikembangkan Terdapat tiga OPD yang akan dipecah, sehingga menambah OPD baru.

Saat melalui telepon selulernya, secara tegas pendapat Djamu, bahwa konsekwensinya beban anggaran akan bertambah bagi birokrasi, karena formasi jabatan kian bertambah disamping beban dana lainnya dalam menopang kinerja OPD yang bersangkutan. Rabu (23/12/2020).

“Pertanyaannya, bagaimana “political Will” Ngatiyana sebagai Walikota Cimahi tentang hal ini?,” Ucap Djamu.

“Apakah ini menjadi prioritas utama beliau, atau membiarkan kehendak pejabat Pemkot Cimahi dalam mengembangkan dirinya?,” Ujar Djamu kembali.

Djamupun mengakui, kalau secara normatif berdasarkan kajian akademis bisa saja hal ini dianggap layak, “Tetapi dasar kebijakan politik Kepala Daerah tidak hanya berdasarkan aspek legalitas semata, tetapi Asas-asas Umum pemerintahan yang baik, dan terutama kemauan politik yang dilandasi integritas Kepala Daerah yang mengutamakan kepentingan publik harus menjadi hal yg utama,” Saran Djamu.

Apalagi kalau dikaitkan dengan lima strategi pembangunan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, pada periode kedua kepemimpinan Jokowi yang salah satunya adalah ‘Penyederhanaan Birokrasi’.

“Artinya akan mewujudkan Marwah reformasi birokrasi dalam aspek kelembagaan, yaitu “Ramping struktur kaya fungsi”. Dari sisi praktik akan menghilangkan jabatan administrasi (eselon 3 kebawah),” ulasnya.

“Terkecuali jabatan kewilayahan, diganti dengan jabatan fungsional dengan pendekatan keahlian dan keterampilan. Sehingga kompetensi jabatan dapat dipertanggung jawabkan,” kata Djamu kembali.

Perda Kota Cimahi tentang OPD yang saat ini berlaku mengacu pada PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang sampai saat ini masih dijadikan rujukan.

Dasar merumuskan OPD melalu Analisa Beban Kerja dan ANJAB. Sebagai faktor pertimbangan adalah kemampuan penerimaan Daerah.

Artinya meskipun ada satuan kerja saat ini berkaitan dengan bidang garapan lebih dari satu kementrian, tidak ada masalah karena lebih bersifat koordinatif.

“Sehingga jumlah perangkat Daerah lebih mengutamakan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah,” jelasnya.

“Dengan demikian, “performance budget” dalam APBD mampu mewujudkan rasio Belanja publik jauh lebih besar daripada belanja pegawai,” tutup Djamu Kembali.

(Sinta/Bagdja)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.